kawankitanew.web.id – Pengamat sosial, budaya, dan politik Jacob Ereste menyoroti praktik saling menyandera yang menurutnya masih membayangi dinamika politik di Indonesia.
Ia menilai budaya tersebut telah berkembang menjadi pola hubungan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, melemahkan integritas, serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Pandangan itu disampaikan Jacob Ereste melalui tulisan berjudul “Silang Saling Sandra Menyandera Akan Terus Menghantui Sampai Masuk ke Liang Kubur”.
Dalam tulisannya, ia menggambarkan praktik saling menyandera sebagai konsekuensi dari hubungan politik yang dibangun di atas kepentingan, transaksi, dan ketergantungan antar pihak.
Menurut Jacob Ereste, kondisi tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kebebasan dalam menentukan sikap karena terikat oleh berbagai kepentingan maupun kesalahan masa lalu yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat tekanan politik.
Ia menilai situasi seperti itu tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum.
Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik, proses pengambilan kebijakan berpotensi kehilangan independensi dan objektivitas.
Jacob Ereste juga mengingatkan bahwa praktik saling menyandera sering kali berkembang menjadi hubungan saling melindungi demi mempertahankan kekuasaan.
Dalam kondisi tersebut, berbagai persoalan yang seharusnya diselesaikan secara terbuka justru cenderung ditutupi demi menjaga kepentingan masing-masing pihak.
Untuk menggambarkan situasi tersebut, Jacob Ereste mengangkat kisah Pandawa dan Kurawa dalam epos Mahabharata.
Menurutnya, pertarungan kedua kubu itu menjadi simbol pertarungan abadi antara nilai kebenaran dan kebatilan, yang hingga kini masih relevan dalam kehidupan sosial maupun politik.
Ia juga menyinggung sejumlah tokoh dalam kisah tersebut sebagai representasi karakter manusia, mulai dari ambisi kekuasaan, keserakahan, hingga sikap diam ketika menyaksikan ketidakadilan.
Menurutnya, sikap pasif terhadap penyimpangan dapat memperpanjang lahirnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Jacob Ereste menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara maupun pemegang amanah publik memiliki tanggung jawab moral untuk mengedepankan integritas, kejujuran, dan keberanian dalam menegakkan keadilan.
Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga secara moral dan spiritual.
“Akibat dari perbuatan semua pihak yang menyandera maupun yang disandera akan terus menghantui dirinya karena harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,” tulis Jacob Ereste.
Melalui pandangannya tersebut, Jacob Ereste mengajak seluruh elemen bangsa meninggalkan budaya politik yang dibangun atas dasar saling menyandera dan menggantinya dengan budaya politik yang menjunjung tinggi etika, transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum. Menurutnya, hanya dengan cara itu demokrasi Indonesia dapat berkembang lebih sehat dan mampu menghadirkan keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.