kawankitanews.web.id– Polemik istilah “Londo Ireng” terus menjadi perhatian publik. Penulis dan pemerhati sosial Jacob Ereste menyerukan kepada pemerintah agar lebih terbuka mendengarkan kritik dan masukan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Jacob menilai kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk jurnalis dan penulis, merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan ketika menemukan kebijakan atau program pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal.
Ia menilai respons pemerintah terhadap polemik “Londo Ireng” justru berpotensi memperluas perdebatan. Jacob mengkritik penjelasan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, yang menurutnya belum mampu meredakan polemik tersebut.
Menurut Jacob, penggunaan istilah “Londo Ireng” dalam konteks yang ia bahas merujuk pada idiom Jawa yang menggambarkan seseorang yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan bangsa asing dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri.
Namun, Jacob mempertanyakan pihak yang sebenarnya menjadi sasaran penggunaan istilah tersebut. Ia menilai penyebutan istilah itu bersamaan dengan pembahasan mengenai jurnalis, tukang kritik, dan pihak yang aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kelompok tersebut.
Jacob menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak otomatis menunjukkan sikap pesimis terhadap bangsa. Sebaliknya, ia menilai kritik dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat untuk mendorong pemerintah memperbaiki berbagai kekurangan dalam menjalankan kebijakan.
“Program yang dilakukan pemerintah itu sejatinya bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Sebab yang lebih utama adalah manfaatnya bagi warga masyarakat atau rakyat,” tulis Jacob dalam pandangannya.
Ia meminta pemerintah membedakan kritik konstruktif dengan upaya yang sengaja membangun pesimisme secara sistematis. Menurutnya, jurnalis, penulis, dan masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai kebijakan pemerintah sekaligus menyampaikan kritik berdasarkan kondisi yang mereka temukan.
Jacob juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah dapat melibatkan lebih banyak masyarakat dan pelaku UMKM dalam berbagai program nasional. Ia berharap pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik yang bertujuan memperbaiki tata kelola program dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.
Jacob menilai pemerintah seharusnya memandang kritik sebagai bagian dari pengawasan publik. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa jurnalis dan penulis yang kritis tidak selalu bermaksud menjatuhkan pemerintah. Kritik yang mereka sampaikan dapat membantu masyarakat mengetahui berbagai persoalan sekaligus mendorong pemerintah melakukan evaluasi.
Menurut Jacob, pemerintah perlu membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dengan membuka ruang dialog dan menanggapi kritik secara proporsional.
Ia berharap polemik “Londo Ireng” tidak semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang aktif menyampaikan kritik. Jacob justru mendorong pemerintah menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat komunikasi publik dan menghargai kebebasan berpendapat.
Jacob menegaskan bahwa masyarakat yang menyampaikan kritik pada dasarnya ikut berkontribusi dalam pembangunan. Ia menilai kecintaan terhadap bangsa tidak selalu diwujudkan melalui pujian, tetapi juga melalui keberanian menyampaikan kritik ketika melihat persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat.
Karena itu, Jacob menyerukan pemerintah agar lebih terbuka menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat membangun hubungan yang sehat melalui komunikasi, pengawasan, serta partisipasi publik demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan.(Kontributor Yacob)