kawankitanews.web.id — Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menuai sorotan.
Penulis dan mantan jurnalis, Jacob Ereste, mengkritik pelaksanaan kegiatan yang dinilainya masih berfokus pada aspek seremoni tanpa memperkuat substansi pembinaan ideologi di masyarakat.
Jacob menilai BPIP sebagai lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila belum memaksimalkan perannya secara menyeluruh.
Ia menyebut BPIP belum menghadirkan program yang benar-benar mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari warga negara.
BPIP sendiri menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang mencakup perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan ideologi,
“pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta kajian regulasi untuk memastikan kesesuaian kebijakan negara dengan nilai Pancasila.
Namun, menurut Jacob, pelaksanaan tugas tersebut masih belum terlihat kuat dalam bentuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat luas.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum penguatan nilai, bukan sekadar rutinitas upacara tahunan,” ujar Jacob dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti pedoman pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026 yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026.
Jacob Ereste menyoroti pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang dinilai masih berfokus pada seremoni tanpa penguatan substansi ideologi.Menurutnya, pedoman tersebut memang mengatur tata cara kegiatan, tetapi belum menjawab kebutuhan penguatan implementasi ideologi secara substantif.
Jacob mendorong agar BPIP memperluas pendekatan pembinaan ideologi dengan menghadirkan program yang menyentuh sektor pendidikan, birokrasi, hingga pelayanan publik.
Ia menilai penguatan Pancasila tidak cukup hanya melalui kegiatan formal, tetapi harus tercermin dalam praktik nyata penyelenggaraan negara yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Jika nilai Pancasila benar-benar dijalankan, maka praktik korupsi, ketimpangan sosial, dan buruknya pelayanan publik seharusnya bisa ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Jacob juga menekankan bahwa kesenjangan antara konsep pembinaan ideologi dan realitas sosial perlu segera dijembatani agar Pancasila tidak berhenti sebagai simbol seremonial.
Hingga berita ini diturunkan, BPIP belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut.(Kontributor Yacob)