kawankitanews.web.id– Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur berharap pemerintah segera merealisasikan pencairan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG), THR, dan gaji ke-13 tahun 2025 yang hingga kini belum diterima.
Harapan tersebut disampaikan perwakilan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi TPG Jawa Timur saat melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Forum tersebut beranggotakan guru ASN SMA dan SMK dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Bangkalan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, para guru menyampaikan berbagai aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya mengenai belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan senilai satu kali Tunjangan Profesi Guru yang menjadi bagian dari THR dan gaji ke-13 tahun 2025.
Perwakilan guru, Adityawarman, mengatakan banyak guru saat ini menantikan kepastian pencairan tunjangan tersebut karena kebutuhan ekonomi keluarga semakin meningkat, terutama menjelang tahun ajaran baru.
“Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pencairan hak guru yang hingga saat ini belum terealisasi. Banyak rekan-rekan guru yang membutuhkan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak,” ujarnya.
Menurutnya, para guru telah menunggu realisasi pembayaran tersebut sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai jadwal pencairan maupun mekanisme penyalurannya.
Kondisi tersebut, kata Adityawarman, menimbulkan pertanyaan di kalangan guru ASN SMA dan SMK yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pendidikan secara profesional.
Ia menambahkan bahwa para guru tidak hanya menginginkan pencairan tunjangan, tetapi juga mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan dari pihak terkait agar tidak terjadi ketidakpastian yang berkepanjangan.
“Guru selalu dituntut bekerja sesuai target dan aturan yang jelas. Karena itu, kami juga berharap ada kejelasan mengenai hak-hak yang menjadi bagian dari kesejahteraan guru,” katanya.
Sebelumnya, para guru juga telah menyampaikan aspirasi serupa kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Namun mereka merasa belum memperoleh jawaban yang memuaskan sehingga memutuskan untuk meminta dukungan DPRD Jawa Timur dalam memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, yang menerima langsung audiensi tersebut menyatakan memahami kegelisahan para guru. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian karena menyangkut hak tenaga pendidik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Mereka mempertanyakan kapan pencairan tunjangan tersebut dilakukan karena saat ini banyak guru yang membutuhkan dana itu untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang akan masuk sekolah maupun perguruan tinggi,” ujar Lilik.
Ia menegaskan Fraksi PKS akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berupaya menjembatani komunikasi antara para guru dengan pihak terkait agar diperoleh solusi yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
Lilik juga berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pencairan TPG dan komponen tambahan penghasilan lainnya sehingga para guru tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
“Kami berharap hak-hak guru dapat segera direalisasikan. Mereka telah menjalankan tugas mendidik generasi bangsa dengan penuh dedikasi, sehingga kesejahteraan mereka juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Para guru berharap audiensi tersebut dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Mereka juga berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai pencairan tunjangan sebelum tahun ajaran baru dimulai agar dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak mereka.(Bagas)