kawankitanews.web.id – Pengamat sosial Jacob Ereste menyoroti keterbukaan informasi yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan menilai pola komunikasi publik tersebut layak menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah lainnya dalam menyosialisasikan berbagai program kepada masyarakat.
Menurut Jacob, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Jacob mengatakan setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang mudah diakses melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan pemerintah sekaligus berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai Polri menunjukkan perkembangan positif melalui publikasi yang konsisten mengenai berbagai kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi yang disampaikan secara berkelanjutan melalui media massa maupun platform digital membuat masyarakat lebih mudah mengetahui program-program yang dijalankan institusi kepolisian.
“Publikasi yang dilakukan secara konsisten merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Pola seperti ini dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya agar program-program yang dijalankan lebih mudah dipahami publik,” ujar Jacob dalam keterangannya di Banten, Selasa (30/6/2026).
Selain menyoroti Polri, Jacob juga mengapresiasi sejumlah lembaga yang dinilainya aktif menerapkan keterbukaan informasi publik, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, komunikasi publik yang baik tidak hanya memperkenalkan program pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi serta membantu menekan penyebaran informasi yang tidak akurat.
Jacob mendorong seluruh instansi pemerintah memperkuat strategi komunikasi melalui berbagai saluran informasi, termasuk media massa dan media digital, agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Ia juga menilai kolaborasi yang baik antara instansi pemerintah dan media akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena informasi mengenai pelayanan publik, program pembangunan, dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas.
Jacob berharap semakin banyak lembaga pemerintah mengembangkan sistem komunikasi publik yang terbuka, inovatif, dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan berbagai program pemerintah serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional.(Kontributor Yacob)