kawankitanews.web.id– Pengamat sosial, budaya, dan politik Jacob Ereste menilai pemerintah perlu segera melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan publik yang dinilainya terus mengalami penurunan.
Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dengan memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang kritik dan dialog dengan masyarakat.
Dalam catatan yang ditulis di Banten, Selasa (17/6/2026), Jacob Ereste menyebut kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pemerintahan yang demokratis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat hanya melalui slogan atau pencitraan, melainkan harus menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola.
Jacob mengatakan setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengedepankan sikap terbuka terhadap kritik.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian yang dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kepercayaan publik tidak akan pulih apabila pemerintah menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, keterbukaan akan memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi resmi dari sejumlah lembaga pemerintah.
Kondisi tersebut, menurut Jacob, sering menyulitkan jurnalis maupun masyarakat ketika melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas isu-isu yang berkembang.
Akibatnya, berbagai spekulasi lebih mudah beredar di ruang publik karena masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang cepat dan memadai dari pihak yang berwenang.
Jacob menilai pemerintah harus memperkuat fungsi komunikasi publik agar setiap informasi penting dapat disampaikan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.
Selain transparansi, Jacob menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menilai aparatur negara harus bekerja secara profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali tumbuh.
Jacob juga mengingatkan bahwa pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Menurutnya, tata kelola yang bersih, pelayanan yang adil, serta penegakan hukum yang konsisten akan menjadi modal penting untuk mengembalikan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
Ia berharap seluruh penyelenggara negara menjadikan penurunan kepercayaan publik sebagai momentum evaluasi menyeluruh.
Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menghadirkan pelayanan yang berkualitas, pemerintah diyakini dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat serta memperkuat demokrasi di Indonesia.(Kontributor Yacob)