kawankitanews.web.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkominfer) dinilai belum menjalankan fungsi pembinaan informasi secara maksimal. Sebaliknya, agresivitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menyebarkan informasi melalui media sosial kini dijadikan acuan terbaik dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan merakyat. Hasil pemantauan ini dikeluarkan secara resmi oleh Atlantika Institut Nusantara, 18 Juli 2026.
Tim pemantauan mencatat bahwa Polri secara konsisten menempati posisi teratas sebagai instansi pemerintah yang paling masif dan produktif memberitakan program, kegiatan, serta pelayanan mereka di internet. Posisi ini Polri pertahankan sejak beberapa pekan terakhir di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Polri secara aktif membagikan rilis berita, ulasan program, penyuluhan, hingga bukti nyata pengabdian kepada masyarakat. Gaya komunikasi ini memberikan kesan kuat bahwa reformasi internal kini benar-benar berjalan. Masyarakat mulai merasakan perubahan itu secara langsung: personel tidak lagi hadir dengan kesan mengintimidasi di jalan raya, melainkan hadir membantu warga.
Kini, Polri turun langsung mendampingi petani mengolah lahan dan membantu mengamankan akses pupuk yang kerap sulit dicari. Dukungan ini menjamin kelangsungan panen dan mendukung target swasembada pangan nasional, di mana komoditas jagung kini tidak lagi bergantung pada impor.
Sayangnya, kondisi ini tidak sejalan dengan kinerja Kemenkominfer. Berbeda dengan tugas Departemen Penerangan di masa lalu yang fokus menyebarkan informasi untuk rakyat, Kemenkominfer saat ini lebih banyak menekankan pengawasan dan pengendalian media. Fungsi pembinaan pers, literasi digital, serta penyampaian informasi pemerintah justru sangat minim masyarakat rasakan. Saluran komunikasi publik yang seharusnya tersedia, nyaris tidak terasa manfaatnya bagi warga.
Melihat kesenjangan tersebut, langkah yang Polri ambil patut dijadikan proyek percontohan bagi seluruh instansi pemerintahan, lembaga negara, hingga Badan Usaha Milik Negara. Media sosial menjadi sarana paling efektif, murah, dan mudah dijangkau semua kalangan untuk menghapus kesan lembaga negara yang tertutup.
Para pengamat menegaskan bahwa seluruh pihak perlu bersinergi membangun kerja sama yang saling mendukung antara awak pers dan instansi pemerintah. Pengelolaan media sosial tidak hanya berfungsi menyebar berita, tetapi juga menjembatani sekat yang selama ini terbangun antara lembaga pelayanan dengan masyarakat.
Peningkatan kualitas penyebaran informasi Polri terlihat nyata sejak aksi besar yang digelar pada Agustus 2025 hingga perayaan Hari Bhayangkara tahun 2026. Hal ini membuktikan kesungguhan lembaga tersebut bertransformasi sekaligus mengabdi demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan beradab.(Kontributor Yacob)