Kawankitanews.web.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kecakapan dan keamanan digital untuk menghadapi perkembangan teknologi serta mempercepat transformasi birokrasi.
Diskominfo Jatim menyampaikan dorongan tersebut melalui Pelatihan Literasi Digital CERDIG (Cerdas Digital) Batch 4 bertema “Transformasi ASN Menuju Birokrasi Digital yang Adaptif” yang berlangsung secara daring pada Kamis (6/8/2026).
Diskominfo Jatim bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Kemkomdigi RI) dalam kegiatan tersebut. Pelatihan menghadirkan Pandu Literasi Digital BPSDM Kemkomdigi RI Suta Pranawijaya dan Christina Margaretha.
Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan, penguatan kompetensi digital ASN menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Pemerintah menargetkan 90 persen ASN memiliki kompetensi digital optimal pada 2029. Namun, saat ini baru 32,48 persen ASN yang telah memiliki kompetensi digital optimal, sedangkan 67,52 persen lainnya masih membutuhkan peningkatan kompetensi.
Sherlita berharap pelatihan CERDIG dapat membangun budaya kerja digital di lingkungan pemerintahan. Ia juga mendorong ASN meningkatkan kolaborasi lintas perangkat daerah dan memperkuat perlindungan data pribadi.
“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk membangun budaya kerja digital, meningkatkan kolaborasi lintas perangkat daerah, memperkuat keamanan informasi terutama perlindungan data pribadi, serta yang utama bisa meng-update teknologi terbaru seperti Artificial Intelligence secara bijaksana dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Sherlita.
Menurutnya, ASN perlu mengikuti perkembangan teknologi secara bijak. Pemanfaatan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.
Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan dan Lansia BPSDM Kemkomdigi RI Bambang Tri Santoso mengatakan, transformasi digital tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan aplikasi. Pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi secara tepat.
“ASN sebagai garda terdepan pelayan masyarakat dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki literasi digital yang kuat,” tegas Bambang.
Sementara itu, Suta Pranawijaya menjelaskan empat pilar literasi digital yang menjadi fondasi transformasi digital pemerintahan. Keempatnya mencakup budaya digital, etika digital, kecakapan digital, dan keamanan digital.
Suta mendorong ASN menerapkan nilai-nilai Pancasila di ruang digital, menjaga etika bermedia sosial, serta melindungi data dan informasi milik instansi.
ASN juga perlu melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Langkah tersebut dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital.
Pandu Literasi Digital BPSDM Kemkomdigi RI Christina Margaretha kemudian mengingatkan ASN mengenai berbagai ancaman siber, seperti aplikasi palsu, malware, dan penipuan digital.
Christina memperkenalkan metode STME yang terdiri dari Source, Time, Motive, dan Evidence. Metode tersebut dapat ASN gunakan untuk memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum menyebarluaskannya.
Ia juga mendorong ASN memperkuat keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor atau 2FA. Perlindungan data pribadi juga harus menjadi bagian dari profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelatihan CERDIG Batch 4 menjadi salah satu langkah Diskominfo Jatim dalam meningkatkan kesiapan ASN menghadapi transformasi digital. Kegiatan tersebut tidak hanya membahas kecakapan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran terhadap etika dan keamanan di ruang digital.
Diskominfo Jatim berharap peningkatan kompetensi digital ASN dapat memperkuat birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan kecakapan digital yang semakin baik dan kesadaran keamanan yang semakin kuat, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, aman, dan berkualitas.(Fajar)