kawankitanews.web.id– Pengamat sosial dan penulis Jacob Ereste menilai praktik dinasti kekuasaan berpotensi melemahkan tata kelola pemerintahan apabila tidak diimbangi dengan sistem kaderisasi yang sehat, transparansi, serta pengawasan yang kuat.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang terbuka agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Banten, Rabu (29/7/2026), Jacob mengatakan partai politik memiliki peran strategis dalam mencetak calon pemimpin bangsa.
Karena itu, partai harus mengedepankan proses kaderisasi yang objektif dan berbasis kompetensi.
“Partai politik seharusnya menjadi tempat pembinaan kader yang berkualitas, bukan sekadar sarana mempertahankan kekuasaan melalui hubungan keluarga atau kelompok tertentu,” ujar Jacob.
Ia menilai kecenderungan mengedepankan figur yang memiliki kedekatan dengan elite politik dibandingkan kader yang lahir melalui proses pembinaan dapat mengurangi kualitas demokrasi.
Kondisi tersebut, menurutnya, juga berpotensi mempersempit ruang kompetisi yang sehat dalam proses politik.
Jacob menjelaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem rekrutmen yang terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kader.
Dengan cara itu, partai dapat melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Selain menyoroti kaderisasi, Jacob juga mengingatkan tingginya biaya politik yang masih menjadi tantangan dalam sistem demokrasi.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu berbagai penyimpangan apabila tidak dibarengi dengan penguatan integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila seluruh lembaga negara menjalankan fungsi masing-masing secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, pemerintah dan partai politik perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta mendorong lahirnya pemimpin yang mampu bekerja untuk kepentingan rakyat.
Jacob juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi.
Ia berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya politik yang mengedepankan etika, profesionalisme, dan kepentingan publik.
Menurutnya, politik tidak boleh hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Jacob berharap partai politik kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan politik yang melahirkan kader-kader berkualitas.
Ia meyakini proses kaderisasi yang sehat akan memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan menciptakan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan bangsa di masa depan.
“Bila partai politik mengutamakan meritokrasi, memperkuat kaderisasi, dan menjunjung integritas, Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.(Kontributor Yacob)