kawankitanews.web.id – Pengamat sosial dan penulis Jacob Ereste menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap anti kritik. Menurutnya, kritik, saran, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga arah penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Banten, Rabu (29/7/2026), Jacob mengatakan pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memegang amanah rakyat sehingga harus membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik.
“Pejabat negara adalah pelayan rakyat. Karena itu, mereka harus siap menerima kritik, saran, pendapat, maupun usulan dari masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan amanah yang diberikan rakyat,” ujarnya.
Jacob menilai pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian kritik, saran, dan berbagai masukan yang bertujuan memperbaiki kebijakan maupun pelayanan publik.
Menurut Jacob, pemerintah seharusnya memandang kritik sebagai bentuk kepedulian masyarakat, bukan sebagai ancaman. Aspirasi yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jacob juga mengingatkan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kepentingan rakyat. Ia menilai evaluasi tersebut penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan di atas prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepentingan umum.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan membangun ruang dialog yang sehat. Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah perlu mendengar dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” kata Jacob.
Jacob menambahkan bahwa negara akan semakin kuat apabila penyelenggara pemerintahan mampu menghargai perbedaan pendapat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang luas bagi rakyat.
Ia berharap seluruh pejabat negara terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dengan membuka ruang partisipasi publik serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan demi mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(Kontributor Yacob)