kawankitanews.web.id – Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, menilai aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Menurutnya, momentum pelaksanaan aksi dan penggunaan simbol keranda mayat mengundang beragam respons publik.
Dalam keterangan persnya, Azmi mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Namun, ia menilai penyampaian aspirasi tetap perlu dilakukan dengan mengedepankan etika, menghormati momentum nasional, serta menjaga ketertiban umum.
“Aksi demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Namun, pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan etika agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” ujar Azmi.
Ia menilai penggunaan simbol keranda mayat dalam aksi yang berlangsung di depan Markas Besar Polri pada 1 Juli 2026 berpotensi menggeser perhatian publik dari substansi tuntutan yang disampaikan peserta aksi.
Menurutnya, simbol tersebut justru memunculkan berbagai penafsiran dan menjadi perdebatan di ruang publik.
Azmi juga berpendapat bahwa pelaksanaan demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara dapat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan dialog serta menyampaikan kritik secara konstruktif agar tujuan penyampaian aspirasi dapat diterima dengan baik.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap aksi massa memiliki potensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di luar agenda demonstrasi.
Oleh sebab itu, Azmi meminta seluruh pihak tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Azmi juga mengapresiasi perjalanan Polri yang telah memasuki usia ke-80.
Menurutnya, institusi kepolisian telah berkontribusi dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, mengawal proses demokrasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai situasi.
Meski demikian, Azmi menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Ia berharap kritik tersebut disampaikan secara santun, objektif, dan berorientasi pada perbaikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun institusi yang menjadi objek kritik.
Azmi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dengan mengedepankan dialog, saling menghormati perbedaan pendapat,
serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh suasana. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas harus mampu menghadirkan ruang bagi kritik sekaligus menjaga persatuan dan stabilitas nasional.(Faris)