kawankitanews.web.id— Jacob Ereste menegaskan bahwa kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik pada dasarnya merupakan amanah yang diberikan rakyat kepada pejabat negara. Menurutnya, pejabat tidak boleh menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi ataupun warisan yang dapat dipertahankan tanpa batas.
Jacob menyampaikan pandangan tersebut dalam tulisan berjudul “Penguasa dan Pemimpin Dalam Sistem Kerajaan dan Pemerintahan Republiken” yang ditulis di Banten, 1 Agustus 2026.
Menurut Jacob, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan ketika seorang pejabat terus mempertahankan jabatan meski kebijakannya tidak lagi sejalan dengan aspirasi rakyat. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara sosok pemimpin dan penguasa.
Pemimpin Berbeda dengan Penguasa
Jacob menjelaskan bahwa pemimpin seharusnya memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin, menurutnya, harus memberikan arahan, bimbingan, perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, Jacob melihat penguasa cenderung menggunakan kekuasaan untuk memerintah, memaksa, dan membebani rakyat. Ia menilai pola tersebut dapat menjauhkan pemerintah dari tujuan utama penyelenggaraan negara, yaitu menghadirkan kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.
Jacob menilai seorang pemimpin harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Ia juga mengingatkan pejabat agar tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Kekuasaan Bukan Warisan
Jacob menegaskan bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada pejabat untuk menjalankan amanah, bukan untuk memilikinya secara permanen.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi salah satu perbedaan mendasar antara sistem republik dan sistem kerajaan. Dalam negara republik, pejabat memperoleh mandat melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi dan rakyat memiliki posisi penting dalam menentukan kepemimpinan.
Karena itu, Jacob mempertanyakan sikap mantan pejabat yang masih merasa memiliki pengaruh atau kekuasaan setelah tidak lagi menduduki jabatan.
Ia menilai sikap tersebut dapat mencerminkan munculnya mentalitas “raja baru” dalam sistem pemerintahan yang seharusnya menjunjung prinsip republik.
Soroti Dinasti Politik
Jacob juga mengaitkan persoalan kekuasaan dengan berkembangnya pembicaraan mengenai dinasti politik dan dinasti pemerintahan.
Ia menilai masyarakat wajar mempertanyakan praktik politik yang membuat kekuasaan seolah berputar di lingkungan kelompok atau keluarga tertentu.
Menurut Jacob, kekuasaan dalam negara republik harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berubah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok secara turun-temurun.
Jacob mendorong masyarakat untuk terus mengawasi penggunaan kekuasaan. Ia menilai pengawasan publik penting agar pejabat tetap menjalankan mandat sesuai aturan dan kepentingan rakyat.
Kritik Cara Pemerintah Merespons Aspirasi
Jacob juga menyoroti cara masyarakat menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ia mengingatkan bahwa tekanan sosial dapat meningkat ketika rakyat merasa aspirasinya tidak mendapatkan respons yang memadai.
Ia membandingkan bentuk protes masyarakat pada masa kerajaan dengan aksi masyarakat di era modern. Menurutnya, pada masa lalu masyarakat memiliki sejumlah cara untuk menyampaikan keberatan kepada penguasa, sementara pada masa kini demonstrasi sering berkembang menjadi konflik yang lebih keras.
Jacob menilai pemerintah perlu memahami akar persoalan yang mendorong masyarakat melakukan aksi. Pemerintah, menurutnya, harus membuka ruang dialog dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan yang adil.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya melihat demonstrasi sebagai gangguan keamanan. Pemerintah juga perlu mendengar tuntutan masyarakat dan mencari solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Makna Kemerdekaan
Jacob kemudian mengaitkan persoalan kepemimpinan dan kekuasaan dengan makna kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan bangsa asing. Indonesia juga perlu memastikan rakyat terbebas dari berbagai bentuk penindasan yang muncul dari dalam negeri.
Ia menilai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Jacob mengingatkan agar kepentingan ekonomi dan kekuasaan tidak mendorong kelompok tertentu mengeksploitasi sumber daya Indonesia secara berlebihan.
Pemimpin Harus Mengayomi Rakyat
Jacob berharap para pemimpin di Indonesia kembali memahami hakikat kepemimpinan sebagai amanah.
Ia mendorong pejabat untuk mengutamakan pelayanan, perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat daripada mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, negara membutuhkan pemimpin yang mampu memahami batas kewenangan dan bersedia menerima kritik masyarakat.
Jacob menilai sikap tersebut penting untuk menjaga demokrasi sekaligus memastikan sistem republik tetap berjalan sesuai semangat kemerdekaan.
Bagi Jacob, kekuasaan akan memiliki makna ketika pejabat menggunakannya untuk memenuhi amanah rakyat. Sebaliknya, ketika kekuasaan digunakan sebagai alat mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok, demokrasi berisiko kehilangan esensinya sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat dan ditujukan bagi kepentingan rakyat.(Kontributor Yacob)