kawankitanews.web.id – Publik mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan kerja sama antara Badan Koordinasi Media Pemerintah (Bakom) dan Indonesia New Media Forum (INMF).
Desakan ini muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap kejelasan mekanisme kolaborasi media pemerintah di ruang digital.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama, daftar media yang terlibat, serta skema pendanaan yang digunakan dalam kolaborasi tersebut. Mereka meminta pemerintah tidak menutup informasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Masyarakat juga menyoroti pentingnya kejelasan peran masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut. Publik menilai tanpa batasan yang jelas, kolaborasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antara lembaga komunikasi pemerintah dan jaringan media digital.
Sejumlah pengamat komunikasi publik mendorong pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penyebaran informasi dan independensi media. Mereka menekankan bahwa media digital harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pihak Bakom disebut terus mendorong penguatan peran media baru dalam mendukung penyebaran informasi program pemerintah. Bakom menilai kerja sama dengan media digital dapat mempercepat distribusi informasi kepada masyarakat secara lebih luas.
Namun demikian, kritik tetap muncul dari berbagai pihak yang menilai perlu adanya transparansi penuh dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Publik meminta pemerintah memastikan bahwa kolaborasi ini tidak mengurangi independensi media dan tetap berada dalam koridor keterbukaan informasi publik.
Hingga saat ini, polemik terkait kolaborasi Bakom dan INMF masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem media digital di Indonesia.(Kontributor banten yacob)