Kawankitanews.web.id
HALMAHERA TENGA, 17 juli 2026
– Menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, perhatian masyarakat tak boleh hanya terpaku pada visi dan misi calon semata.
Khususnya di wilayah Halmahera Tengah yang menjadi pusat industri raksasa nikel tempat beroperasinya PT IWIP, ada hal mendasar yang harus dicermati dengan tajam: siapa sebenarnya yang akan duduk di kursi kepala desa, dan kepentingan siapa yang akan mereka perjuangkan nantinya.
Pengamat politik menegaskan, di daerah yang dikelilingi aktivitas pertambangan dan industri besar seperti ini, posisi kepala desa memiliki peran sangat menentukan—baik bagi nasib warga maupun kelancaran operasional pihak terkait.
Jika seorang calon berani berdiri tegak melawan ketidakadilan, menuntut hak warga, dan mengawasi pelaksanaan aturan, justru jalannya akan dihambat. Sebaliknya, mereka yang mau “sejalan” dengan keinginan pihak tertentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan penuh.
Pola mencurigakan terlihat nyata dalam birokrasi dan proses pencalonan:
Apakah calon yang maju benar-benar pilihan murni warga, atau sekedar “jatah” yang diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah ?
Kecurigaan ini semakin kuat terasa di desa-desa yang berada tepat di wilayah lingkar tambang.
Kekhawatiran warga beralasan kuat: calon kepala desa di wilayah rawan ini dianggap harus bisa “dikendalikan” oleh pemda demi kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, tak jarang calon yang tidak memenuhi syarat bahkan terbukti melakukan kecurangan sekalipun, dipaksakan untuk menang. Sebaliknya, calon yang jujur dan berpihak sepenuhnya pada rakyat justru dipinggirkan dan disingkirkan.
Ini bukan demokrasi, ini adalah rekayasa murni Sudah tak bisa lagi ditutupi, sudah terlihat dan terbaca dengan sangat jelas: seluruh proses, aturan, dan keputusan dalam Pilkades ini diatur dan digerakkan hanya untuk satu tujuan—melindungi dan melayani kepentingan industri.
Pilkades seharusnya menjadi ajang rakyat memilih pemimpin terbaik bagi desa mereka, bukan ajang perebutan pengaruh atau penempatan orang yang patuh demi kepentingan bisnis. Jika pola ini dibiarkan, jangan harap akan ada kepala desa yang berani membela warga saat hak mereka dirugikan oleh aktivitas tambang atau kebijakan yang tidak adil.
KAMI MENUNTUT TEGAS:
✔️ Transparansi penuh atas seluruh proses pencalonan dan perhitungan suara
✔️ Pemeriksaan menyeluruh latar belakang serta jejak dukungan setiap calon
✔️ Pastikan kemenangan diraih secara jujur, adil, dan bebas campur tangan kepentingan asing
Jangan biarkan desa kita yang berada di bawah bayang-bayang industri besar, dikepalai oleh orang yang hanya menjadi perpanjangan tangan pihak tertentu dan melupakan nasib rakyat.
Pemimpin desa harus milik rakyat, bukan milik perusahaan.
“BUNG”