kawanindonesia.web.id – Dewan Pimpinan Wilayah Sahabat Polisi Indonesia (DPW SPI) Papua Barat dan Papua Barat Daya mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang diduga beroperasi di wilayah Papua Barat Daya, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul munculnya sejumlah informasi dan temuan di lapangan terkait aktivitas distribusi BBM ilegal yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu. SPI menilai persoalan tersebut harus ditangani serius karena merugikan negara dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ketua DPW SPI Papua Barat/Papua Barat Daya, Jalil Lambara menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus membongkar jaringan besar yang diduga mengendalikan distribusi BBM ilegal di Papua Barat Daya.
“Kami meminta aparat mengusut tuntas jaringan BBM ilegal ini, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat atau membekingi aktivitas tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu,” tegas Jalil kepada awak media, Minggu (17/5/2026).
Menurut Jalil, praktik BBM ilegal tidak hanya merusak tata niaga energi, tetapi juga memicu kelangkaan bahan bakar di tengah masyarakat. Kondisi itu dinilai sangat merugikan warga yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari maupun usaha kecil.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal tersebut. Menurutnya, apabila dugaan itu benar, maka tindakan tegas harus segera dilakukan demi menjaga marwah institusi penegak hukum.
“Kami berharap tidak ada pihak yang mencoba melindungi oknum tertentu. Jika memang terbukti terlibat, maka harus diproses sesuai hukum dan kode etik yang berlaku,” ujarnya.
SPI menilai langkah bersih-bersih internal penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Organisasi itu menegaskan dukungannya terhadap upaya Kapolri dalam memberantas penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat.
“Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak nama baik anggota Polri yang selama ini bekerja dengan baik dan profesional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, SPI mengaku sedang mengumpulkan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam praktik BBM ilegal di Papua Barat Daya. Pengumpulan data tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal persoalan tersebut.
“Kami sedang mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memastikan sejauh mana dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik BBM ilegal ini,” ungkap Jalil.
SPI memastikan akan menyampaikan laporan resmi kepada Polda Papua Barat Daya apabila seluruh bukti pendukung telah lengkap. Tidak hanya itu, laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri agar proses penanganan berjalan transparan dan objektif.
“Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius dan terbuka agar masyarakat melihat ada komitmen nyata dalam penegakan hukum,” lanjutnya.
DPW SPI berharap aparat penegak hukum dapat membongkar seluruh jaringan distribusi BBM ilegal, termasuk aktor-aktor besar yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Penanganan kasus ini jangan hanya menyentuh pelaku kecil di lapangan, tetapi juga harus mengungkap dalang dan jaringan besarnya. Jika ada aparat yang terlibat, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.(Red)