Kawankitanews.web.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur melontarkan kritik terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur.
MAKI menyoroti penggunaan anggaran serta hasil kerja yang dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola BUMD di daerah.
MAKI Jatim menilai Pansus BUMD telah menjalankan sejumlah agenda kerja, termasuk kunjungan ke beberapa provinsi serta rapat pembahasan di luar daerah.
Namun, MAKI mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut karena belum terlihat hasil rekomendasi yang benar-benar terukur dan berdampak langsung.(24/04/26)
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau rangkaian kegiatan Pansus BUMD DPRD Jatim.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus sejalan dengan kualitas output yang dihasilkan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
MAKI juga mendorong keterbukaan informasi terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Pansus.
MAKI meminta DPRD Jawa Timur melalui sekretariat dewan untuk membuka data secara transparan agar publik dapat melakukan pengawasan.
Selain itu, MAKI Jatim menekankan pentingnya peran Pansus BUMD dalam menghasilkan rekomendasi strategis
untuk memperbaiki kinerja BUMD di Jawa Timur yang selama ini dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.
Hingga berita ini diturunkan, Pansus BUMD DPRD Jatim belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan MAKI Jatim.
Publik kini menunggu hasil akhir kerja Pansus tersebut beserta tindak lanjut rekomendasi yang akan diberikan.(Red)