kawankitanews.web.id– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendorong pemerintah memperluas edukasi dan layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus HIV di Jawa Timur.
Lilik menilai pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan yang memadai. Menurutnya, penanganan HIV membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pemerintah dapat menekan penyebaran kasus secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Jawa Timur mencapai 65.238 orang. Sementara itu, pemerintah mencatat 2.599 kasus baru pada periode Januari hingga Maret.
Lilik meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Ia menilai peningkatan kasus HIV tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga.
“Meningkatnya kasus HIV di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga,” ujar Lilik.
Menurut Lilik, pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai HIV kepada masyarakat, terutama remaja dan kelompok usia produktif. Edukasi tersebut harus memberikan informasi yang benar mengenai pencegahan HIV dan mendorong masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan serta menghindari perilaku berisiko.
Selain memperluas edukasi, Lilik juga meminta pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan skrining, konseling, dan pengobatan. Ia menilai layanan tersebut harus mudah dijangkau sehingga masyarakat dapat melakukan deteksi dini dan memperoleh penanganan secara tepat.
“Data yang dipublikasikan menunjukkan adanya tren peningkatan temuan kasus sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas legislator PKS dari daerah pemilihan Surabaya tersebut.
Lilik juga mendorong pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan HIV. Menurutnya, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga dapat mengambil peran dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat.
Ia menilai keluarga memiliki posisi penting dalam memperkuat ketahanan generasi muda. Karena itu, pemerintah perlu mendorong penguatan nilai-nilai keluarga dan pembinaan karakter sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Di sisi lain, Lilik mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma dan diskriminasi kepada orang yang hidup dengan HIV. Ia menegaskan bahwa stigma dapat membuat seseorang enggan melakukan pemeriksaan atau mengakses layanan kesehatan.
“Kami mengingatkan agar penanganan HIV dilakukan dengan pendekatan yang berimbang. Di satu sisi, pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, penguatan nilai-nilai keluarga, dan pembinaan generasi muda. Di sisi lain, masyarakat yang hidup dengan HIV harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi, karena stigma justru dapat menghambat deteksi dini dan pengobatan,” jelasnya.
Fraksi PKS berharap pemerintah segera memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghadapi peningkatan kasus HIV di Jawa Timur. Lilik menilai pemerintah perlu menjalankan langkah pencegahan, edukasi, deteksi dini, dan pengobatan secara terpadu.
Dengan memperluas edukasi dan layanan kesehatan, Lilik berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan dan deteksi dini HIV. Pada saat yang sama, ia meminta seluruh pihak membangun lingkungan yang mendukung agar orang yang hidup dengan HIV dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi.(Fajar)