kawankitanews.web.id – Budayawan Jacob Ereste menyoroti dinamika politik nasional yang terus berkembang dan meminta pemerintah melakukan pembersihan terhadap pihak-pihak yang ia sebut sebagai “penumpang gelap” dalam pemerintahan.
Jacob menyampaikan pandangannya di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu politik dan hukum yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik maupun media sosial. Ia menilai situasi tersebut mencerminkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap arah kebijakan negara.
Menurut Jacob, pemerintah perlu membaca dinamika tersebut secara cermat dan tidak mengabaikannya. Ia menegaskan bahwa kritik dan sorotan publik harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
“Dinamika politik ini menunjukkan adanya kebutuhan serius untuk melakukan penataan ulang agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” ujar Jacob, Senin (22/6/2026).
Jacob mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam mengevaluasi jajaran kabinet dan lembaga pendukung pemerintahan. Ia menilai keberadaan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan agenda utama pemerintah dapat menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.
Ia menegaskan bahwa pembersihan “penumpang gelap” dalam struktur pemerintahan menjadi langkah penting agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran.
Jacob juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintah harus bekerja secara transparan, efisien, dan bebas dari kepentingan yang merugikan masyarakat.
Selain itu, ia menilai bahwa meningkatnya dinamika politik harus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah korektif agar tidak ada pihak yang menghambat jalannya program untuk rakyat,” tegasnya.
Jacob menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah memperkuat soliditas internal dan melakukan pembenahan menyeluruh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.(Kontributor Yacob)