kawankitanews.web.id – Pengamat sosial dan politik Jacob Ereste meminta pemerintah segera melakukan pembenahan infrastruktur setelah banjir menggenangi Jalan Layang Daan Mogot dan Jalan Layang Roxy, Jakarta Barat, saat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (25/6/2026).
Menurut Jacob, peristiwa banjir di atas jalan layang merupakan kejadian yang tidak lazim dan menjadi indikator bahwa sistem perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur belum berjalan secara optimal.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap kejadian tersebut sebagai dampak cuaca semata. Sebaliknya, pemerintah harus mengevaluasi kualitas drainase, sistem pembuangan air, hingga standar pemeliharaan infrastruktur agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Banjir di jalan layang menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera dibenahi. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Jacob dalam pernyataan tertulisnya di Tangerang.
Selain menyoroti banjir di Jalan Layang Daan Mogot, Jacob juga mengkritisi kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang yang menurutnya masih mengalami kerusakan, minim penerangan, dan sering tergenang air setelah hujan.
Ia menyebut ruas Jalan Mohammad Toha, Jalan Leo Baru hingga kawasan Tanah Tinggi sebagai contoh infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih serius. Menurutnya, perbaikan jalan yang hanya bersifat tambal sulam belum mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan.
Jacob juga menyoroti aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintasi sejumlah ruas jalan menuju kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Ia menilai intensitas kendaraan berat tersebut ikut mempercepat kerusakan jalan apabila tidak disertai pengawasan dan peningkatan kualitas konstruksi.
Lebih lanjut, Jacob mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga harus menjamin kualitas, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna.
“Pemerintah tidak perlu menunggu kritik atau aksi demonstrasi masyarakat untuk memperbaiki fasilitas umum. Infrastruktur yang baik merupakan hak masyarakat karena pembangunannya dibiayai dari pajak rakyat,” tegasnya.
Jacob berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Ia meyakini pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
(Red)