kawankitanews.web.id – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 mendorong Fraksi PKS DPRD Jawa Timur untuk menekankan pentingnya regulasi yang adil di tengah percepatan transformasi digital. Fraksi PKS Jatim menilai perkembangan teknologi harus memberikan manfaat merata tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, meminta pemerintah segera memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital. Ia menilai perubahan sistem kerja berbasis teknologi telah menggeser banyak pola kerja konvensional dan memunculkan kelompok pekerja baru di sektor platform digital.
Lilik mendorong pemerintah menyusun regulasi yang melindungi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal dan pekerja gig economy, agar mereka tetap memperoleh kepastian hukum, jaminan sosial, dan upah yang layak. Ia menegaskan bahwa negara harus aktif mengawasi agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru di masyarakat.
Ia juga mengajak dunia usaha untuk ikut menerapkan prinsip keadilan dalam sistem kerja digital. Menurutnya, pelaku usaha harus memastikan pekerja tetap mendapatkan perlindungan yang layak di tengah perubahan model bisnis yang semakin cepat.
“Regulasi harus hadir secara adil dan adaptif. Pemerintah tidak boleh membiarkan pekerja berjalan sendiri menghadapi perubahan besar ini,” tegas Lilik.
Selain itu, Lilik menekankan pentingnya peningkatan literasi digital bagi tenaga kerja agar mereka mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ia menilai peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pekerja tidak tertinggal dalam arus digitalisasi.
Fraksi PKS Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja, terutama dalam menghadapi tantangan era ekonomi digital yang terus berkembang.(Leny)