kawankitanews.web.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar mampu memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Fraksi PKS menilai APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan sikap tersebut saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (14/7/2026).
Lilik mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, pengelolaan APBD harus berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pembangunan SDM yang berkelanjutan.
Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, memperkuat fungsi Inspektorat dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
serta meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan digitalisasi pelayanan perpajakan.
Di sektor belanja daerah, Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian program, serta menerapkan sistem evaluasi berbasis digital agar penggunaan APBD semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Meski demikian, Fraksi PKS mengingatkan agar seluruh komitmen tersebut diwujudkan melalui program yang memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menegaskan lima agenda prioritas pembangunan daerah, yakni reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi daerah yang inklusif, peningkatan ketahanan fiskal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta percepatan pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PKS menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja berbasis hasil,
pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), reformasi tata kelola BUMD, optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan sistem pengendalian internal, percepatan transformasi digital pemerintahan, pemberdayaan UMKM,
koperasi, petani, dan nelayan, percepatan pembangunan SDM, serta penguatan ketahanan fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Fraksi PKS menilai optimalisasi APBD harus mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, koperasi, petani, dan nelayan.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan kompetensi masyarakat juga harus menjadi prioritas agar Jawa Timur memiliki SDM yang unggul, produktif, dan berdaya saing.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski demikian, Fraksi PKS berharap seluruh rekomendasi DPRD menjadi perhatian serius Pemprov Jatim dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif, akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fraksi PKS meyakini pengelolaan APBD yang tepat sasaran akan menjadi fondasi dalam memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan,
serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan Jawa Timur yang berkelanjutan.(Fajar)