Kawankitanews.web.id – Kontributor Eko Gagak menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mencetak generasi sehat dapat tercapai secara optimal.
Dalam tulisannya, Eko Gagak menjelaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik, balita, hingga ibu hamil.
Menurutnya, program tersebut memiliki peran penting dalam menekan angka stunting, memperbaiki status gizi masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, Eko Gagak menilai pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius.
Ia menyoroti polemik pengalokasian anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memunculkan perdebatan karena sebagian pihak menilai program gizi tidak semestinya dibebankan pada pos anggaran pendidikan.
Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah membangun tata kelola anggaran yang lebih terbuka
agar masyarakat memahami dasar kebijakan yang diambil sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Selain persoalan anggaran, Eko Gagak juga menyoroti berbagai insiden keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah dalam pelaksanaan Program MBG.
Ia menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap standar keamanan pangan, mulai dari proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada para penerima manfaat.
Eko Gagak juga menyinggung proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program MBG.
Ia menyebut dugaan penyimpangan tersebut menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak agar memperkuat sistem pengawasan,
mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
Proses hukum atas dugaan tersebut saat ini masih berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Eko Gagak, pemerintah perlu menjadikan berbagai persoalan tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG.
Ia berpendapat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Ia juga mendukung langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran, memperketat standar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),
serta memperbaiki sistem distribusi makanan agar kualitas layanan semakin baik dan risiko pelanggaran dapat diminimalkan.
Di akhir tulisannya, Eko Gagak berharap Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas gizi nasional.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari integritas pengelolaan, keamanan pangan, transparansi,
serta kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Kontributor Eko)