Kawankitanews.web.id – Puluhan korban dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Padangsidimpuan mendatangi Senayan untuk mencari keadilan. Mereka mengadu langsung ke Komisi III DPR RI dengan harapan negara hadir menyelesaikan persoalan yang mereka alami.
Kasus ini menyeret nama Saripah Hanum Lubis yang diduga terlibat dalam skema pinjaman yang merugikan banyak pihak. Para korban mengaku awalnya dijanjikan keuntungan serta pelunasan dalam waktu singkat, namun justru berujung pada beban utang berkepanjangan.
Para korban menjelaskan bahwa mereka mengajukan pinjaman melalui perbankan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Namun, dana tersebut tidak mereka terima sepenuhnya, sementara kewajiban cicilan tetap berjalan dan semakin membebani kondisi keuangan keluarga.
“Kami sudah tidak lagi memikirkan keuntungan. Kami hanya ingin bisa bertahan hidup,” ujar salah satu korban.
Dampak dari peristiwa ini meluas hingga ke kehidupan keluarga para korban. Banyak di antara mereka kini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan harus memilih antara membayar utang atau memenuhi kebutuhan pangan.
Kondisi tersebut turut berdampak pada pendidikan anak-anak mereka. Sejumlah keluarga mengaku anak-anak mereka terancam putus sekolah karena keterbatasan biaya.
“Anak kami punya cita-cita, tapi sekarang kami tidak mampu lagi membiayai sekolahnya,” ungkap salah satu orang tua.
Para korban juga menyoroti proses hukum yang sempat berjalan. Mereka menyebut kasus ini pernah ditangani aparat penegak hukum, namun kemudian status hukum terkait dibatalkan melalui putusan praperadilan dengan alasan prosedural. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa kerugian yang dialami adalah nyata.
Selain itu, para korban mengaku kecewa terhadap narasi yang berkembang di ruang publik yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Mereka merasa seolah-olah tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan fakta yang dialami.
Dalam pengaduannya ke Komisi III DPR RI, para korban meminta agar dilakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, termasuk pemanggilan pihak terkait serta jaminan perlindungan bagi korban.
Mereka berharap DPR RI dapat mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan adil, serta memastikan hak-hak korban terlindungi.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar negara hadir memberikan keadilan. Para korban berharap langkah mereka ke Senayan menjadi titik awal untuk memperjuangkan hak dan memulihkan kondisi kehidupan mereka.(Red)