kawankitanews.web.id – Dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Aktivis asal Batang Natal, Dedi Aliansyah Lubis, meminta Markas Besar (Mabes) TNI turun tangan untuk menyelidiki informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Dedi, yang juga mantan Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan aktivitas PETI di wilayah Pantai Barat dinilai semakin marak dan telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Menurutnya, kegiatan pertambangan tanpa izin berpotensi merusak ekosistem sungai, mencemari sumber air, serta meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat sekitar.
Ia mengaku menerima berbagai laporan dari warga yang menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Dedi menegaskan informasi tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang.
“Kami meminta Mabes TNI segera melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan yang berkembang di masyarakat. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat terus menurun,” ujar Dedi.
Menurutnya, aktivitas PETI diduga masih berlangsung secara terbuka di sejumlah titik di Kecamatan Batang Natal, termasuk di kawasan Desa Sipogu dan Desa Ampung Padang yang berada di jalur lintas menuju Kota Natal.
Dedi menilai penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap apabila terdapat pihak lain yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Ia juga mendesak Panglima TNI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang melibatkan anggota TNI. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga profesionalisme institusi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Dedi berharap aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang dinilai telah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
“Kami ingin penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Jika memang ada oknum yang terbukti melanggar hukum, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa masyarakat Batang Natal menginginkan langkah nyata dari seluruh instansi terkait untuk menghentikan aktivitas PETI sekaligus memulihkan lingkungan yang terdampak akibat kegiatan pertambangan ilegal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Danramil 16/Batang Natal, Korem 023/Kawal Samudera, dan Kodam I/Bukit Barisan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(Kontributor Magrifatulloh)