8 Agustus 2026

Budaya Saling Menyandera dalam Politik Dinilai Memicu Penyalahgunaan Kekuasaan

Keterangan foto: Jacob Ereste menyoroti budaya saling menyandera dalam politik yang dinilai memicu penyalahgunaan kekuasaan.

kawankitanews.web.id – Praktik saling menyandera dalam dunia politik dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pandangan tersebut disampaikan pengamat sosial Jacob Ereste melalui tulisan reflektifnya yang mengulas fenomena saling menyandera sebagai persoalan moral, politik, dan hukum yang masih membayangi kehidupan berbangsa.

Jacob Ereste menilai budaya saling menyandera tidak selalu berlangsung dalam bentuk ancaman secara langsung.

Menurutnya, praktik tersebut juga dapat terjadi melalui penguasaan informasi, kepentingan, atau kesalahan masa lalu yang membuat seseorang kehilangan kebebasan untuk bersikap dan mengambil keputusan secara independen.

Ia menjelaskan, kondisi itu sering menempatkan seseorang dalam posisi serba sulit.

Ketika setiap pilihan mengandung risiko, pihak yang merasa tersandera cenderung mengikuti kehendak pihak yang memiliki kendali lebih besar demi mempertahankan jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu.

Menurut Jacob, situasi tersebut membuka ruang bagi lahirnya penyalahgunaan kekuasaan.

Hubungan yang dibangun atas dasar rasa takut dan saling menyimpan kelemahan berpotensi melahirkan kompromi yang mengabaikan kepentingan publik serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Jacob Ereste juga menyoroti kemungkinan terjadinya praktik saling menyandera secara timbal balik.

Dalam kondisi itu, pihak-pihak yang memiliki kepentingan sama dapat memilih bekerja sama untuk saling melindungi, sehingga upaya penegakan etika, hukum, dan keadilan menjadi semakin sulit dilakukan.

Sebagai ilustrasi, Jacob mengangkat kisah Mahabharata, khususnya perang Kurusetra antara Pandawa dan Kurawa.

Ia memandang kisah tersebut sebagai simbol pertarungan antara nilai kebenaran dan kebatilan. Berbagai tokoh dalam epos itu menggambarkan karakter manusia yang dipengaruhi oleh ambisi, kesetiaan yang keliru, sikap diam terhadap ketidakadilan, hingga kelicikan dalam menjalankan strategi politik.

Ia berpendapat bahwa pembiaran terhadap praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Karena itu, Jacob mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan integritas, keberanian, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Jacob menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya akan membawa konsekuensi. Selain harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku, setiap perbuatan juga memiliki dimensi moral yang tidak dapat dihindari.

Melalui tulisannya, Jacob Ereste mengingatkan bahwa kehidupan politik yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pemimpin dan seluruh pemangku kepentingan meninggalkan praktik saling menyandera, menjunjung tinggi etika, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun demokrasi yang kuat, pemerintahan yang bersih, dan kepercayaan publik yang berkelanjutan.(Kontributor Yacob)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *