kawankitanews.web.id– Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKSI) menilai kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
LAKSI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal implementasi Program Gizi Nasional agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ketua Umum LAKSI, Heru, mengatakan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dipersepsikan sebagai pengurangan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan program sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, efisiensi anggaran harus diiringi dengan penguatan pengawasan dan tata kelola agar pelaksanaannya semakin efektif,” ujar Heru.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah strategis dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tanpa mengabaikan tujuan utama program,
yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
LAKSI menilai keberhasilan Program Gizi Nasional tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas pengelolaan, transparansi, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Heru mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing.
Menurutnya, keterlibatan publik akan memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan program.
“Kami mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengawasan. Partisipasi publik sangat penting agar Program Gizi Nasional berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, LAKSI mendorong BGN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat pengawas, lembaga pendidikan,
serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan distribusi makanan bergizi berlangsung tepat waktu, berkualitas, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Heru juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait penggunaan anggaran dan perkembangan pelaksanaan program.
Transparansi, menurutnya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara program.
“Program MBG harus menjadi contoh pengelolaan anggaran yang bersih dan profesional.
Dengan pengawasan yang kuat, program ini akan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
LAKSI optimistis sinergi antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, aparat pengawas, dan masyarakat akan memastikan Program Gizi Nasional berjalan efektif, efisien, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.(Faris)