kawankitanews.web.id – Polemik internal organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kembali mencuat setelah Kadin Provinsi Banten membekukan kepengurusan Kadin Kota Cilegon. Keputusan tersebut memicu berbagai kritik dari pelaku usaha dan pengurus daerah yang menilai langkah itu perlu dikaji ulang secara lebih transparan dan objektif.
Kadin Banten menyampaikan bahwa pembekuan dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan organisasi akibat adanya dugaan pelanggaran internal serta ketidakharmonisan dalam tubuh kepengurusan Kadin Cilegon. Namun, keputusan ini justru menimbulkan perdebatan baru di kalangan pengusaha daerah.
Sejumlah pelaku usaha menilai bahwa Kadin Banten belum sepenuhnya menerapkan prinsip netralitas dalam proses pembentukan tim caretaker yang akan mengisi kekosongan kepengurusan Kadin Cilegon.
Mereka menegaskan bahwa sesuai pedoman organisasi Kadin Indonesia, tim caretaker seharusnya memenuhi syarat bebas konflik kepentingan, bersikap independen, serta tidak memiliki keterlibatan dalam dinamika internal sebelumnya.
“Setiap proses pembekuan dan pembentukan caretaker harus berjalan sesuai aturan organisasi. Jangan sampai ada pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya,” ujar Mahfd, pengusaha asal Tegal Wangi, Cilegon.
Mahfd menilai terdapat potensi konflik kepentingan dalam susunan caretaker yang terbentuk, karena adanya keterlibatan pihak yang sebelumnya pernah masuk dalam proses penetapan kepengurusan. Kondisi ini, menurutnya, dapat memunculkan ketidakpercayaan di kalangan pelaku usaha.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak dari konflik internal tersebut terhadap iklim investasi di daerah. Ia menilai kegaduhan organisasi dapat mengganggu persepsi investor terhadap pelaku usaha di Cilegon.
Beberapa pengusaha bahkan mengaku merasakan dampak tidak langsung, di mana identitas asal Cilegon menjadi sorotan dalam sejumlah aktivitas bisnis di luar daerah. Hal ini dinilai merugikan citra dunia usaha lokal.
“Kami berharap Kadin Banten segera menyelesaikan persoalan ini secara profesional agar tidak berdampak lebih luas terhadap pelaku usaha di daerah,” tambah Mahfd.
Pelaku usaha juga mengingatkan bahwa Kadin sebagai wadah pengusaha seharusnya menjadi penguat iklim investasi, bukan justru menimbulkan kegaduhan internal yang berkepanjangan.
Mereka mendesak agar Kadin Banten lebih transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pembekuan dan pembentukan kepengurusan baru di tingkat kota.
Hingga saat ini, polemik pembekuan Kadin Cilegon masih menjadi perhatian serius para pelaku usaha, terutama terkait isu netralitas, konflik kepentingan, dan dampaknya terhadap stabilitas dunia usaha di wilayah Banten.(Kontributor rosid)