kawwnkitanews.web.id– Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Cinta Bangsa Indonesia (KCBI) mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
KCBI menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat.
Koordinator Nasional KCBI, Luhut Sinaga, mengatakan berbagai keterangan yang muncul selama persidangan telah menjadi perhatian publik.
Menurutnya, fakta mengenai dugaan aliran dana proyek kepada sejumlah pihak perlu ditelusuri lebih lanjut melalui proses hukum yang transparan dan profesional.
“Kami mendorong agar seluruh fakta yang terungkap di persidangan didalami secara menyeluruh.
Penegakan hukum harus berjalan objektif dan tidak boleh membedakan status maupun jabatan seseorang,” kata Luhut Sinaga, Sabtu (30/5/2026).
KCBI menilai kasus tersebut menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Organisasi itu meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan alat bukti yang cukup terhadap pihak lain yang diduga terlibat.
Menurut Luhut, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, setiap fakta yang muncul di ruang sidang perlu mendapat perhatian serius.
Ia menegaskan bahwa transparansi penanganan perkara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Selain memberikan kepastian hukum, langkah tersebut juga dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Publik ingin melihat proses hukum yang berjalan secara terbuka dan berkeadilan.
Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada perlakuan khusus,” ujarnya.
KCBI juga mengingatkan bahwa praktik pengaturan proyek berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.
Oleh karena itu, pengungkapan kasus secara menyeluruh dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengadaan barang serta jasa.
Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, KCBI mengajak seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Organisasi tersebut berharap persidangan yang sedang berlangsung dapat mengungkap seluruh fakta secara terang sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan.
“Kami mendukung langkah penegak hukum dalam memberantas korupsi. Yang terpenting, prosesnya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegas Luhut.
KCBI menilai pengusutan tuntas terhadap dugaan pengaturan proyek di Kabupaten Bekasi akan menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap warga negara.
(Kontribusi C)