kawanindonesia.web.id– Para nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut, meminta pemerintah daerah, DPRD,
serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Permintaan tersebut mengemuka saat DPRD Tanah Laut bersama aparat penegak hukum (APH) dan sejumlah instansi melakukan investigasi lapangan, Senin (26/5/2026).
Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa dan berbagai keluhan masyarakat itu menjadi kesempatan bagi nelayan untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi terkait akses BBM subsidi.
Sejumlah nelayan mengaku selama ini masih menemukan berbagai kendala dalam proses penyaluran BBM yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
Dalam dialog terbuka bersama DPRD dan tim investigasi, para nelayan menyampaikan harapan agar pengelolaan SPBUN dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mereka menilai evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh nelayan yang berhak menerimanya.
Salah seorang nelayan mengungkapkan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi telah berlangsung cukup lama dan sering menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat pesisir.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar permasalahan serupa tidak terus berulang.
“Kami berharap ada perbaikan dalam pengelolaan SPBUN dan penyaluran BBM subsidi. Yang kami inginkan hanya kejelasan dan keadilan agar nelayan bisa bekerja dengan tenang,” ujarnya.
Dalam investigasi tersebut, DPRD dan aparat terkait juga meminta keterangan mengenai penggunaan barcode dan log book yang menjadi bagian dari mekanisme distribusi BBM subsidi.
Beberapa nelayan mengaku tidak memegang langsung dokumen tersebut dan berharap ada penjelasan yang lebih terbuka mengenai sistem yang diterapkan.
Masyarakat menilai transparansi menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan antara pengelola SPBUN dan nelayan.
Mereka berharap seluruh proses penyaluran BBM subsidi dapat diawasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dugaan penyimpangan di kemudian hari.
Selain meminta evaluasi sistem distribusi, warga juga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memperhatikan kebutuhan nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM subsidi. Menurut mereka,
kelancaran pasokan BBM menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas melaut dan menjaga pendapatan keluarga nelayan.
Sejumlah warga mengaku menyambut baik langkah DPRD Tanah Laut yang turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Mereka berharap hasil investigasi tidak berhenti pada pengumpulan keterangan, tetapi diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata yang dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi.
DPRD Tanah Laut menyatakan akan menampung seluruh masukan dan informasi yang diperoleh selama investigasi untuk dilakukan kajian lebih lanjut bersama instansi terkait.
Hasil evaluasi nantinya diharapkan mampu menghasilkan solusi yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para nelayan.
Kegiatan investigasi berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif.
Para nelayan berharap momentum tersebut menjadi awal dari perbaikan sistem pengelolaan SPBUN serta distribusi BBM subsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat nelayan.(Herman)