kawankitanews.web.id – Kemarahan warga terhadap polemik yang terjadi di MTs GUPPI Malintang terus memuncak. Sejumlah warga memastikan akan membawa dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di madrasah tersebut ke ranah hukum.
Warga menilai pengelolaan dana BOS di MTs GUPPI Malintang tidak berjalan transparan dan akuntabel. Mereka juga menuding kepemimpinan Kepala Madrasah Amir Mahmud semakin memperburuk kondisi sekolah.
Seorang warga bermarga Matondang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan kondisi madrasah saat ini sangat memprihatinkan.
Ia menilai kualitas pendidikan menurun dan sarana-prasarana sekolah tidak mendapat perhatian serius.
“Selama dipimpin Amir Mahmud, kami tidak melihat perubahan positif. Justru kondisi sekolah semakin mundur dan amburadul,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/05).
Ia mengungkapkan warga mulai curiga terhadap pengelolaan dana BOS karena kondisi fasilitas sekolah tidak menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran semakin kuat setelah warga melihat banyak fasilitas sekolah rusak dan tidak terawat.
Matondang juga menuding kepala madrasah menjalankan pengelolaan dana BOS secara tertutup tanpa melibatkan guru maupun komite sekolah.
“Dana BOS itu uang negara. Kepala madrasah wajib mengelolanya secara terbuka dan sesuai aturan, bukan dijalankan sendiri,” tegasnya.
Ia menyebut warga bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan telah membangun konsolidasi untuk mengawal laporan dugaan penyimpangan dana BOS tersebut.
Warga lainnya bermarga Nasution mengungkapkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam tata kelola dana BOS di MTs GUPPI Malintang. Ia menyebut pihak sekolah tidak memasang papan informasi penggunaan dana BOS di area publik sebagaimana diatur dalam juknis Kementerian Agama.
Selain itu, kepala madrasah diduga tidak membentuk tim pengelola dana BOS serta tidak melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM).
“Kami juga menduga terdapat mark up nota belanja, kegiatan fiktif, dan anggaran pembangunan yang tidak direalisasikan,” ujarnya.
Nasution memastikan warga akan segera melaporkan dugaan tersebut ke Polres, Kejaksaan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk dilakukan penyelidikan.
“Kami ingin aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi dana BOS ini sampai tuntas,” katanya.
Sementara itu, wali siswa bermarga Batubara menyoroti kondisi fisik madrasah yang dinilai jauh dari layak. Ia menyebut banyak plafon rusak, kaca jendela pecah, meja dan kursi tidak layak pakai, serta kamar mandi yang tidak memiliki sumber air.
Menurutnya, kondisi sekolah yang memprihatinkan semakin memperkuat kecurigaan warga terhadap penggunaan dana BOS.
“Anak-anak belajar dalam kondisi yang tidak nyaman. Kami akan terus memperjuangkan persoalan ini demi masa depan pendidikan mereka,” ujarnya.
Warga juga menyoroti kabar pembentukan yayasan baru yang disebut berlangsung kontroversial dan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Mereka menilai langkah tersebut memperkeruh konflik di lingkungan madrasah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak MTs GUPPI Malintang maupun Amir Mahmud belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan warga tersebut.(Kontributor Magrifatulloh)