kawankitanews.web.id// Jacob Ereste menilai bahwa etika politik di Indonesia semakin melemah dan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola negara yang dinilai kian jauh dari prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas.
Ia menyatakan bahwa penyelenggara negara perlu menguatkan kembali nilai moral dan akhlak dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Menurutnya, banyak praktik politik saat ini lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan kekuasaan dibandingkan kepentingan rakyat.
Jacob mengkritisi masih maraknya praktik rangkap jabatan dan kedekatan antara jabatan publik dengan kepentingan partai politik. Ia menilai kondisi tersebut mendorong konflik kepentingan yang mengganggu netralitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti menguatnya budaya politik uang yang ikut memengaruhi proses demokrasi. Ia menyebut fenomena tersebut telah menggeser fungsi partai politik dari lembaga kaderisasi menjadi alat perebutan kekuasaan yang bersifat transaksional.
Jacob menegaskan bahwa pelemahan etika politik berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ia menilai tata kelola negara menjadi tidak efektif karena banyak kebijakan lahir dari kompromi kepentingan, bukan dari pertimbangan moral dan kebutuhan publik.
Ia kemudian mendorong penguatan pendidikan moral sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia menilai pendidikan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga harus menyentuh para pemegang kekuasaan agar memiliki karakter yang kuat dan berintegritas.
Jacob juga mengingatkan kembali pentingnya nilai keteladanan yang pernah diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara melalui konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Menurutnya, prinsip tersebut relevan untuk membangun kembali karakter kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola negara tidak cukup hanya melalui reformasi sistem,
tetapi juga membutuhkan pembenahan moral secara menyeluruh agar penyelenggara negara kembali bekerja untuk kepentingan rakyat secara adil dan berkelanjutan.(Kontributor banten yacob)