KAWANKITANEWS.WEB.ID//– Kepala SMAN 7 Surabaya, Miftachul Huda, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai proses pembentukan pengurus komite sekolah yang baru. Klarifikasi tersebut disampaikan langsung melalui sambungan telepon WhatsApp kepada Heru MAKI, usai munculnya pemberitaan di MAKiNews.com.
Dalam penjelasannya, Miftachul Huda menyampaikan bahwa masa bakti pengurus komite sekolah sebelumnya memang telah berakhir pada Maret 2026 sehingga perlu dilakukan pembentukan kepengurusan baru.
Namun, karena padatnya agenda sekolah pada bulan Ramadan, proses pemilihan dilakukan melalui koordinasi di grup WhatsApp wali murid dan koordinator kelas. Dari proses tersebut, masing-masing koordinator kelas diminta mengajukan dua hingga tiga nama untuk menjadi calon pengurus komite sekolah.
“Setelah dilakukan validasi, ternyata beberapa calon yang diajukan memilih mengundurkan diri, sehingga akhirnya mengerucut menjadi tujuh orang calon pengurus,” terang Miftachul Huda.
Selanjutnya, tujuh nama tersebut diperkuat dengan keterlibatan unsur alumni serta tokoh masyarakat, termasuk mantan guru yang pernah bertugas sebagai Humas sekolah. Setelah melalui proses rekomendasi dan validasi, kepengurusan komite sekolah baru akhirnya resmi terbentuk.
Serah terima kepengurusan komite sekolah lama kepada pengurus baru pun telah dilaksanakan pada Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Heru MAKI juga menyarankan agar pihak sekolah segera menggelar pertemuan terbuka bersama wali murid guna menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan komite sekolah sebelumnya. Saran tersebut disambut positif oleh pihak sekolah dan direncanakan akan dilaksanakan pekan depan.
Terkait permohonan pencairan dana komite sekolah sekitar Rp20 juta per bulan, Miftachul Huda menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membantu pembayaran honor guru honorer.
Menurutnya, dana BOS dan BPOPP yang diterima sekolah masih belum mencukupi untuk menutup kebutuhan pembayaran honor rutin tenaga pengajar non-ASN.
“Dana itu dipergunakan untuk membantu pembayaran gaji guru honorer karena anggaran yang tersedia masih kurang,” jelasnya.
Atas klarifikasi tersebut, Heru MAKI memberikan apresiasi kepada pihak sekolah karena dinilai cepat memberikan penjelasan kepada publik.
“Inilah wajah pendidikan yang seharusnya, semua harus transparan, memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel,” ujar Heru MAKI. ( Redaksi)