kawanindonesia.web.id– Tuntutan reformasi di berbagai sektor kembali menguat seiring meningkatnya kritik publik terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat mendorong pemerintah agar lebih terbuka, responsif, dan tidak alergi terhadap suara rakyat yang disampaikan melalui berbagai saluran.
Penulis dan pengamat sosial, Jacob Ereste, menegaskan bahwa kritik publik merupakan elemen penting dalam menjaga arah reformasi tetap berada di jalur yang benar. Ia menilai pemerintah harus aktif mendengar dan merespons aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis.
“Reformasi tidak akan berjalan tanpa keterlibatan publik. Kritik adalah alat kontrol yang memastikan kebijakan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejarah telah memberikan teladan kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik, salah satunya melalui sosok Umar bin Khattab. Dalam praktik kepemimpinannya, Umar tidak hanya menerima kritik, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar evaluasi kebijakan.
Menurut Jacob, pemerintah harus memahami bahwa kritik bukan bentuk perlawanan, melainkan ekspresi kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan membuka ruang dialog, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan.
Fenomena “no viral no justice” yang berkembang di tengah masyarakat, lanjutnya, menunjukkan masih adanya hambatan dalam penyerapan aspirasi publik. Banyak persoalan baru ditindaklanjuti setelah mendapatkan perhatian luas di media sosial.
Selain itu, masyarakat juga terus menyuarakan kritik terhadap beban ekonomi yang semakin meningkat, mulai dari biaya administrasi hingga kebutuhan pokok. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Jacob menilai transparansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan reformasi yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi, pengurangan kebocoran anggaran, dan efisiensi belanja negara membutuhkan pengawasan aktif dari masyarakat.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Ketidakadilan dalam proses hukum, menurutnya, berpotensi memicu ketidakpuasan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara.
“Pemerintah harus mau mendengar. Tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah mampu membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat. Dengan mendengar kritik secara terbuka, pemerintah tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.(Kontributor banten yacob)