kawankitanews.web.id– Pengamat sosial dan budaya Jacob Ereste mendorong pemerintah untuk terus membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pelayanan komunikasi yang lebih responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan Jacob menyusul klarifikasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, membantah informasi yang menyebut adanya pembagian keuntungan program MBG kepada Presiden.
BGN menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak pernah berasal dari pernyataan resmi lembaga maupun pejabat yang bersangkutan.
Menanggapi klarifikasi tersebut, Jacob Ereste menilai langkah BGN patut diapresiasi karena memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai informasi yang berkembang di ruang publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan membantah informasi yang dianggap tidak benar.
Menurut Jacob, pemerintah dan lembaga negara perlu menghadirkan sistem komunikasi publik yang lebih terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid tanpa harus bergantung pada berbagai informasi yang beredar di media sosial.
“Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan klarifikasi. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai sehingga ruang bagi spekulasi dan disinformasi dapat diminimalkan,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).
Jacob menilai maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi sering kali dipicu oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi resmi. Akibatnya, berbagai narasi yang belum tentu benar mudah berkembang dan memengaruhi opini publik.
Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu dan mencatut nama pejabat negara, lembaga yang dirugikan sebaiknya menempuh jalur hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menyebarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Jacob mengajak masyarakat untuk meningkatkan budaya verifikasi sebelum mempercayai maupun membagikan informasi yang diterima melalui media sosial.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas ruang informasi publik.
“Pemerintah perlu memperkuat transparansi, sementara masyarakat juga harus lebih kritis dalam menerima informasi. Jika kedua pihak menjalankan perannya dengan baik, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami,” katanya.
Jacob juga menyoroti pentingnya peran humas lembaga pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat.
Ia berharap setiap lembaga negara dapat lebih proaktif menjelaskan berbagai isu yang menjadi perhatian publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurutnya, kasus yang melibatkan dugaan hoaks terkait program MBG dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pola komunikasi publik di Indonesia.
Pemerintah, media, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang sehat guna menciptakan ruang informasi yang transparan, akurat, dan terpercaya.
Dengan penguatan transparansi serta peningkatan literasi digital masyarakat, Jacob Ereste optimistis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara dapat terus meningkat, sekaligus mempersempit ruang bagi penyebaran hoaks dan disinformasi.(Kontributor Yacob)