kawankitanews.web.id – Penulis dan pengamat sosial Jacob Ereste mengingatkan bahwa kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik merupakan amanah yang diberikan rakyat kepada para penyelenggara negara, bukan hak yang dapat dimiliki atau diwariskan. Menurutnya, setiap pejabat negara berkewajiban menjalankan mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Jacob Ereste melalui refleksinya mengenai perbedaan mendasar antara pemimpin dan penguasa. Ia menilai esensi republik menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara pejabat negara hanya menerima mandat untuk mengelola pemerintahan sesuai konstitusi.
“Kekuasaan di republik adalah amanah rakyat. Karena itu, pejabat harus menggunakannya untuk melayani masyarakat, bukan mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok,” tulis Jacob Ereste.
Jacob menjelaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Sebaliknya, ia menilai penguasa yang hanya berorientasi pada kekuasaan cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan lebih mementingkan kelangsungan posisinya.
Ia juga menyoroti fenomena politik dinasti yang kerap menjadi perbincangan publik. Menurutnya, semangat republik dapat melemah apabila kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwariskan atau terus dipertahankan tanpa memperhatikan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dalam refleksinya, Jacob mencontohkan pentingnya penegakan hukum yang berlaku sama bagi semua pihak, termasuk pejabat maupun kalangan elite. Ia menilai negara yang menjunjung supremasi hukum harus mampu menempatkan setiap warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum tanpa perlakuan istimewa.
Selain itu, Jacob mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah, menurutnya, perlu memandang kritik sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Ia juga membandingkan cara masyarakat menyampaikan aspirasi pada masa kerajaan dengan era demokrasi modern. Jika dahulu rakyat menyampaikan keluhan secara langsung kepada raja, kini masyarakat memiliki berbagai saluran demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jacob mengajak seluruh elemen bangsa kembali memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga menghadirkan pemerintahan yang adil, bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia berharap para pemimpin di semua tingkatan mampu menjaga amanah yang diberikan masyarakat dengan mengedepankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, Jacob meyakini cita-cita Indonesia menuju satu abad kemerdekaan pada 2045 dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada seluruh rakyat.(Kontributor Yacob)