kawankitanews.web.id – Polri memperkuat Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya (UPR) sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kepolisian. Penguatan tersebut diarahkan untuk menghadapi perkembangan tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Polri membentuk Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya pada 10 Maret 2026. Memasuki tahap operasionalisasi, pusat studi tersebut kini diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi dalam mengembangkan riset, inovasi, pendidikan, serta rekomendasi kebijakan.
Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri membahas penguatan tersebut bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan dan Wakapolda Kalteng Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha.
Jajaran Universitas Palangka Raya juga mengikuti pembahasan tersebut, di antaranya Prof. Bayu Rama selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ir. Herry selaku Kepala LPPM, Dr. Fransisco, S.H., LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Kepolisian UPR, serta Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan, Polri membutuhkan dukungan perguruan tinggi untuk membangun organisasi yang mampu belajar dan beradaptasi menghadapi perubahan.
“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.
Menurut Dedi, perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, dan dinamika sosial menuntut Polri meningkatkan kemampuan personelnya. Personel tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, melakukan analisis, dan menciptakan inovasi.
Karena itu, Polri mendorong Pusat Studi Kepolisian UPR menghasilkan riset yang dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Polri juga mengarahkan hasil penelitian agar dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan model pemolisian.
“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat,” tegas Dedi.
Dalam tahap operasionalisasi, Pusat Studi Kepolisian UPR akan menyusun roadmap riset dan mengembangkan Police Science. Pusat studi juga akan memperkuat pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing.
Polri turut mendorong riset yang membahas sejumlah isu strategis, seperti transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penguatan Pusat Studi Kepolisian UPR juga menjadi bagian dari pengembangan jejaring nasional Polri bersama perguruan tinggi. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian. Jejaring tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian.
Polri mendorong setiap Pusat Studi Kepolisian mengembangkan riset sesuai karakteristik daerah. Hasil riset kemudian dapat dibagikan dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pemolisian di berbagai wilayah.
Melalui penguatan Pusat Studi Kepolisian UPR, Polri ingin membangun budaya riset dan pembelajaran berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan SDM Polri yang profesional, adaptif, kritis, dan siap menghadapi tantangan keamanan di masa depan.(Red)