kawankitanews.web — Lonjakan jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jawa Timur mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memperkuat pengawasan lintas instansi. Kedua lembaga ini meningkatkan koordinasi untuk memastikan keberadaan ormas tetap tertib secara administratif dan tidak menimbulkan potensi konflik sosial.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah aktif dalam melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap ormas yang terus bertambah. Ia menyebut pengawasan yang terstruktur menjadi kunci menjaga stabilitas daerah.
“Kami meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap ormas memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Verifikasi yang cermat penting agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Haris menambahkan, dinamika pertumbuhan ormas juga berkaitan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan di tingkat lokal.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, mengungkapkan bahwa jumlah ormas di Jawa Timur mencapai sekitar 210 ribu, dengan sebagian besar belum terdaftar secara resmi. Ia menilai kondisi ini membutuhkan penanganan serius melalui penguatan sistem pendataan dan verifikasi.
“Banyaknya ormas yang belum terdaftar menjadi tantangan besar. Kami akan memperketat pengawasan serta mempercepat proses verifikasi agar keberadaannya jelas dan terdata,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya wilayah tertentu seperti Kabupaten Sumenep yang memiliki jumlah ormas cukup tinggi, bahkan melebihi jumlah penduduk di tingkat desa. Menurutnya, fenomena ini memerlukan perhatian khusus agar tidak memicu persoalan sosial.
Sebagai tindak lanjut, Bakesbangpol Jatim akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dalam pengawasan ormas. Selain itu, penguatan fungsi intelijen daerah dan pembentukan tim gabungan lintas instansi akan dilakukan guna meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Melalui langkah ini, Kemenkumham Jatim dan Bakesbangpol berharap dapat memastikan pertumbuhan ormas berjalan sejalan dengan ketentuan hukum serta tetap menjaga kondusivitas wilayah Jawa Timur menjelang dinamika politik ke depan.(Red)