kawankitanews.web.id– Polemik video pendek yang membandingkan layanan dua rumah sakit di Kota Palu terus memicu diskusi publik. Perdebatan tersebut berkembang di media sosial setelah warganet menyoroti perbedaan pelayanan antara rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan rumah sakit milik Pemerintah Kota Palu.
Aktivis 98 Andi Ridwan, yang juga dikenal dengan sapaan Batara Guru, menegaskan bahwa kritik publik atas fenomena tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai aksi buzzer. Ia menilai masyarakat justru sedang menggunakan nalar kritis dalam membaca realitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Andi Ridwan menjelaskan bahwa publik merespons berdasarkan pengalaman langsung sebagai pengguna layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa perbandingan dua fasilitas layanan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi.
“Publik sedang bekerja menggunakan nalar. Mereka melihat fakta lapangan, lalu membandingkan. Itu bukan buzzer, itu cara masyarakat menilai pelayanan,” tegas Andi Ridwan.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data dalam menjawab berbagai kritik yang muncul. Menurutnya, pemerintah perlu merespons isu tersebut dengan penjelasan berbasis data, bukan hanya reaksi terhadap opini di ruang digital.
Andi Ridwan meminta agar pihak terkait tidak mengabaikan kritik visual yang muncul dari video viral tersebut. Ia menilai rekaman singkat di media sosial dapat mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam sistem pelayanan publik jika tidak segera ditindaklanjuti.
“Video mungkin terlihat sederhana, tetapi realitas yang terekam bisa menunjukkan persoalan yang lebih dalam. Pemerintah harus menjawabnya dengan data yang terbuka dan tindakan korektif,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi pandangan sejumlah pihak yang mengingatkan agar penilaian kinerja pemerintah tidak hanya bertumpu pada potongan video. Namun, ia menegaskan bahwa pengalaman masyarakat tetap menjadi indikator penting dalam evaluasi layanan publik.
Sebagai aktivis yang pernah terlibat dalam gerakan reformasi 1998 serta mantan Ketua SMPT UNTAD Palu periode 1996–1997, Andi Ridwan menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pelayanan pemerintahan.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar polemik ini tidak berubah menjadi konflik opini di ruang digital. Menurutnya, perbedaan pandangan harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di daerah.
“Ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini soal bagaimana fakta di lapangan dibaca dengan jernih dan dijawab dengan perbaikan nyata,” pungkasnya.(C,)