kawankitanews.web.id– Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri melaksanakan kajian di wilayah Polres Tanah Bumbu dengan fokus pada pengamanan demonstrasi yang humanis, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Polri mengkaji langsung pola penanganan unjuk rasa yang selama ini diterapkan oleh jajaran kepolisian di lapangan. Tim peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, serta observasi terhadap praktik pengamanan aksi di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu.
Polri menekankan pendekatan humanis sebagai salah satu fokus utama dalam penanganan demonstrasi. Aparat kepolisian dituntut untuk tetap mengedepankan komunikasi persuasif, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta menjaga situasi tetap kondusif.
Dalam kajian tersebut, Puslitbang Mabes Polri juga melibatkan berbagai unsur eksternal. Tokoh adat memberikan pandangan terkait pentingnya nilai kearifan lokal dalam menjaga ketertiban sosial saat aksi unjuk rasa berlangsung. Mereka menilai pendekatan budaya dapat memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat.
Selain itu, Polri melibatkan mahasiswa sebagai representasi suara publik. Mahasiswa menyampaikan pandangan mengenai pentingnya ruang demokrasi yang aman dan terbuka, serta perlunya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum yang berlaku.
Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut memberikan masukan strategis terkait penguatan koordinasi lintas sektor. Forkopimda mendorong sinergi yang lebih solid antara kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat agar pengamanan demonstrasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gangguan keamanan.
Melalui kajian ini, Puslitbang Mabes Polri berupaya menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam menangani aksi unjuk rasa. Hasil kajian diharapkan dapat memperkuat pendekatan humanis sekaligus memastikan pengamanan berjalan secara terukur dan sesuai aturan.
Polri menegaskan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi dasar pengembangan kebijakan operasional di lapangan, guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Tanah Bumbu.(Herman)