Kawankitanews.web.id – Jacob Ereste menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang Ra menurutnya masih menghadapi sejumlah persoalan. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus menjaga kebersamaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa.
Dalam tulisannya bertanggal 4 September 2026, Jacob juga mengkritik kecenderungan politik dinasti dan pola kaderisasi di lingkungan partai politik. Menurutnya, praktik demokrasi seharusnya tidak hanya berjalan melalui prosedur formal, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat dan kader untuk berpartisipasi.
Jacob menilai sejumlah partai politik belum serius membangun budaya demokrasi di internal organisasi. Ia melihat proses regenerasi kepemimpinan masih dapat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, lingkaran kekuasaan, maupun patron politik.
Menurut Jacob, kader yang tidak memiliki patron harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kesempatan masuk ke lingkaran kepemimpinan partai. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat persaingan internal partai berlangsung semakin keras.
Ia menggambarkan dinamika tersebut seperti arena pertarungan bebas. Kader yang memiliki kekuatan, jaringan, dan pengaruh lebih besar, kata Jacob, memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan.
Jacob mengingatkan bahwa persaingan politik yang terlalu mengandalkan kekuatan dapat menjauhkan partai dari tujuan demokrasi. Ia berharap partai politik membangun sistem kaderisasi yang terbuka sehingga setiap kader memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kemampuan dan kontribusinya.
Soroti Demokrasi dalam Birokrasi
Selain partai politik, Jacob juga menyoroti praktik demokrasi dalam lingkungan birokrasi. Ia melihat masih terdapat kesan perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dan kelompok yang memiliki status atau akses tertentu.
Menurutnya, pemerintah harus menempatkan seluruh warga negara secara setara. Pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, kata Jacob, harus mengedepankan keadilan tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Jacob menilai prinsip kesetaraan sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Nusantara. Ia menyebut musyawarah mufakat, gotong royong, gugur gunung, dan budaya sesembayan sebagai contoh nilai kebersamaan yang telah berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mendorong Indonesia membangun demokrasi yang tidak sekadar mengadopsi prosedur, tetapi juga menghidupkan nilai kebersamaan dan kearifan lokal.
Pemerintah Diminta Dengarkan Aspirasi Rakyat
Jacob kemudian menyoroti hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurutnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
Ia mempertanyakan kondisi ketika masyarakat justru menghadapi persoalan saat memperjuangkan hak atau menyampaikan pendapat. Jacob menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaan secara semena-mena.
Menurutnya, negara harus melindungi hak warga negara dan memastikan masyarakat dapat menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingannya.
Jacob mengingatkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati menghadapi persoalan tersebut. Ia menilai sikap represif dan otoriter dapat meningkatkan ketegangan sosial apabila pemerintah tidak segera merespons aspirasi masyarakat.
Ia juga meminta intelektual, tokoh agama, aktivis, dan kelompok pergerakan ikut menjaga ruang demokrasi. Menurut Jacob, kelompok-kelompok tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan rakyat secara konsisten.
Demokrasi Harus Berpihak pada Keadilan
Jacob menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti pada pencitraan dan formalitas. Demokrasi, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui keadilan, kesetaraan, kebebasan menyampaikan aspirasi, serta kesejahteraan.
Ia menilai seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil kemerdekaan. Karena itu, pemerintah harus menjaga kebersamaan dan menghindari diskriminasi maupun pilih kasih dalam menjalankan pemerintahan.
Jacob juga mengingatkan bahwa para leluhur bangsa telah berjuang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara merdeka. Generasi saat ini, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan tersebut menghasilkan kehidupan yang adil dan sejahtera.
Pada akhirnya, Jacob menilai pemerintah dapat memperoleh dukungan kuat dari rakyat apabila mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, menjaga kebersamaan, dan menjalankan kekuasaan secara adil.
Baginya, demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan cara negara memastikan rakyat memiliki ruang untuk bersuara dan menikmati kemerdekaan secara bermartabat.(Kontributor Jacob )