kawankitanews.web.id— Sosok pemimpin dan pejabat publik ideal harus memiliki kompetensi, moralitas, serta nilai spiritual yang kuat. Pemimpin juga harus mampu menjalankan amanah dengan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pandangan tersebut disampaikan Jacob Ereste dalam tulisannya berjudul “Sosok Pemimpin dan Pejabat Publik yang Saya Impikan Sebagai Rakyat”, yang ditulis di Pecenongan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.
Menurut Jacob, kompetensi menjadi salah satu syarat penting bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan publik. Seorang pejabat harus memiliki kemampuan dan kepatutan untuk menjalankan tanggung jawab sesuai jabatan yang diembannya.
Selain kompetensi, Jacob menilai moralitas memiliki peran penting dalam menentukan kualitas seorang pemimpin. Moralitas menjadi kendali batin yang membantu seseorang membedakan tindakan yang baik dan buruk serta menentukan sikap yang benar dalam mengambil keputusan.
Pemimpin Harus Tegas dan Bijak
Jacob menekankan pentingnya ketegasan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Menurut dia, pemimpin tidak boleh menunjukkan sikap yang berubah-ubah karena dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.
Ia menilai seorang pemimpin harus konsisten antara janji, kebijakan, dan tindakan. Konsistensi tersebut penting, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk pemberantasan korupsi.
Jacob juga mendorong pejabat publik menyelesaikan persoalan dan menjalankan program secara transparan. Pemimpin, menurutnya, harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun usulan.
Dengan keterbukaan tersebut, pemimpin dapat mengambil berbagai masukan positif untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang sedang dijalankan.
Jabatan Publik Merupakan Amanah Rakyat
Jacob mengingatkan bahwa seorang pemimpin atau pejabat publik tidak seharusnya memosisikan diri sebagai penguasa. Jabatan yang diberikan kepada seseorang pada hakikatnya merupakan amanah yang harus digunakan untuk melayani masyarakat.
Ia menilai rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan perlindungan, rasa aman, kenyamanan, sekaligus kepastian dalam kehidupan sehari-hari.
“Pemimpin atau pejabat publik harus sadar bahwa keberadaannya bukan sebagai penguasa, apalagi merasa berhak untuk bertindak semena-mena terhadap rakyat,” demikian gagasan yang disampaikan Jacob dalam tulisannya.
Karena itu, seorang pemimpin perlu membangun hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Pemimpin yang mau menerima kritik justru memiliki kesempatan lebih besar untuk memperkuat kualitas kepemimpinannya.
Pemimpin Harus Menjadi Teladan
Jacob menilai masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu membuat kebijakan, tetapi juga bisa menjadi panutan dan teladan. Pemimpin ideal harus mampu memberikan motivasi, membangun harapan, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak selalu harus berlangsung melalui program pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.
Kreativitas dan inovasi masyarakat, kata Jacob, dapat menghasilkan dampak positif yang lebih luas. Partisipasi tersebut bahkan bisa mendorong etos kerja dan semangat membangun di tengah masyarakat.
Soroti Peran Polri dalam Pelayanan Masyarakat
Dalam tulisannya, Jacob juga menyinggung peran Polri dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengaitkan kepemimpinan ideal dengan prinsip mengayomi, melindungi, dan melayani yang selama ini menjadi bagian dari semangat pelayanan kepolisian.
Jacob menilai perubahan dalam institusi kepolisian perlu diarahkan agar masyarakat semakin merasakan kehadiran aparat sebagai pelindung dan pelayan.
Ia juga menyoroti keterlibatan Polri dalam membantu sektor pertanian, khususnya petani jagung. Menurut Jacob, dukungan tersebut menunjukkan bahwa aparat negara dapat mengambil peran dalam membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Pemimpin Harus Mau Mendengar
Jacob menegaskan prinsip kepemimpinan tidak hanya berlaku bagi pejabat pemerintahan. Prinsip tersebut juga berlaku bagi pimpinan instansi, lembaga, organisasi masyarakat, hingga perusahaan swasta maupun pemerintah.
Seorang pemimpin, menurut Jacob, harus bersedia mendengar pandangan orang-orang yang berada dalam struktur kepemimpinannya. Ia menilai keputusan yang baik seharusnya mempertimbangkan berbagai masukan sebelum pemimpin memberikan perintah untuk dilaksanakan.
Bahkan dalam sistem kerja yang menggunakan mekanisme komando, seorang pemimpin tetap perlu mendengarkan pandangan dari staf maupun tenaga ahli sebelum mengambil keputusan penting.
Bagi Jacob, pemimpin yang menutup diri dan bertindak secara otoriter berisiko gagal menjalankan kepemimpinan secara ideal. Sebaliknya, pemimpin yang mau mendengar, terbuka terhadap kritik, konsisten, serta mengutamakan kepentingan rakyat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, Jacob menempatkan pengabdian kepada rakyat sebagai ukuran penting seorang pemimpin. Pemimpin yang layak mendapat dukungan bukan sekadar mereka yang mampu menduduki jabatan, melainkan mereka yang benar-benar mendedikasikan diri untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.(Kontributor Yacob)