kawankitanews.web.id— Pengamat sosial politik Jacob Ereste menilai praktik dinasti politik dapat memicu meningkatnya biaya politik sekaligus memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang dibangun melalui jaringan keluarga atau kelompok tertentu berpotensi menjauhkan politik dari tujuan utamanya, yakni melayani kepentingan rakyat.
Jacob Ereste menjelaskan, budaya politik dinasti sering berkembang karena dianggap sebagai cara yang cepat dan efektif untuk mempertahankan pengaruh. Menurutnya, pendekatan pragmatis tersebut dapat menggeser peran partai politik sebagai lembaga yang seharusnya mencetak kader berkualitas melalui proses pendidikan politik.
“Politik dinasti membuat proses demokrasi kehilangan ruang kompetisi yang sehat karena kekuasaan cenderung berputar pada lingkaran tertentu,” ujar Jacob dalam pandangannya.
Ia menyebut, partai politik idealnya menjadi tempat pembinaan calon pemimpin yang memiliki kemampuan, integritas, dan pengalaman dalam memahami persoalan masyarakat. Namun, fenomena munculnya figur yang dipersiapkan secara instan atau disebut sebagai “kader karbitan” dinilai dapat melemahkan proses regenerasi kepemimpinan.
Jacob menilai, ketika politik lebih banyak mengandalkan hubungan keluarga dan kedekatan elite, ongkos politik juga berpotensi semakin tinggi. Para calon pemimpin dapat mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan posisi dan membangun jaringan kekuasaan.
Menurutnya, tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi. Ketika seseorang mengeluarkan modal besar untuk meraih jabatan, muncul dorongan untuk mengembalikan biaya tersebut melalui berbagai cara yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih.
“Dinasti kekuasaan yang dibangun melalui dinasti politik menjadi ancaman apabila kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Jacob.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem hukum dan pemberantasan korupsi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu agar masyarakat kembali percaya terhadap institusi negara.
Jacob menegaskan, perbaikan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya politik. Para pemimpin dan partai politik harus mengedepankan etika kekuasaan serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.
Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal jalannya demokrasi agar Indonesia tidak terjebak dalam praktik politik yang hanya mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses yang matang, memiliki moralitas, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.(Kontributor Yacob)