Kawankitanews.web.id // Kasus dugaan penimbunan solar ilegal di Kota Sorong kian memanas. Masyarakat secara terbuka menyoroti dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum setelah muncul indikasi keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam praktik ilegal tersebut.
Penggerebekan gudang solar ilegal yang dilakukan aparat Intel Kodam pada Sabtu lalu justru memunculkan polemik baru. Alih-alih diikuti dengan langkah hukum cepat, publik menilai penanganan kasus ini diduga di abaikani terkesan mandek tanpa kejelasan.
Nama seorang oknum anggota polisi berinisial Kahar yang berdinas di Polda Papua Barat Daya mencuat di tengah masyarakat. Ia diduga memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas penimbunan solar tersebut.
Namun hingga kini, belum terlihat adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian, khususnya Polda Papua Barat Daya.
Situasi ini memicu kecurigaan publik terhadap adanya perlindungan internal atau praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
Warga menilai aparat tidak menunjukkan sikap transparan dan cenderung membiarkan kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
“Kalau benar ada oknum aparat terlibat, harusnya langsung tangkap dan diproses.
Jangan sampai hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil, sementara aparat sendiri justru dilindungi,” tegas salah satu perwakilan warga.
Desakan kepada Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P..
pun semakin menguat. Masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) beserta jajarannya yang dinilai lamban dan tidak responsif.
Lebih jauh, publik menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas institusi kepolisian.
Jika tidak segera ditangani secara terbuka dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dikhawatirkan akan semakin merosot.
“Ini bukan sekadar soal solar ilegal, tapi soal keberanian aparat menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau dibiarkan, ini preseden buruk,” tambah warga lainnya.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Polda Papua Barat Daya terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Minimnya informasi justru memperkuat dugaan adanya upaya menutup-nutupi kasus yang menyeret nama oknum aparat kepolisian Setempat
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas, mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, serta membuka proses hukum secara transparan. Jika tidak, gelombang protes dipastikan akan terus membesar.(Red)