kawankitanews.web.id – Penulis dan pemerhati sosial Jacob Ereste menyoroti pentingnya reformasi pemerintahan yang tidak berhenti pada perombakan kabinet. Ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh agar perubahan struktur dan pergantian pejabat mampu meningkatkan efektivitas pelayanan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jacob menyampaikan pandangan tersebut melalui tulisan berjudul “Progresif Revolusioner Tak Hanya Sebatas Bongkar Pasang Kabinet dan Instansi Turunannya”. Dalam tulisan yang dibuat di Jagakarsa pada 23 Juli 2026, ia menggunakan analogi kendaraan untuk menggambarkan pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam pemerintahan.
Menurut Jacob, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap berbagai perangkat pendukung agar mampu bekerja secara optimal. Ia menilai pergantian pejabat atau pembenahan kabinet seharusnya menjadi bagian dari proses evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, bukan sekadar perubahan posisi.
Jacob mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem secara berkelanjutan agar mampu menghadapi berbagai persoalan nasional. Ia menilai perubahan harus menyentuh aspek yang lebih mendasar, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga efektivitas kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Selain reformasi kabinet, Jacob menyoroti kebijakan perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Jacob juga mengkritik wacana pelibatan Babinsa dalam proses penagihan pajak kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan aparat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Ia menilai Babinsa memiliki peran utama dalam pembinaan teritorial serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Jacob mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan yang dapat menimbulkan kesan tekanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam tulisannya, Jacob juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi. Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Jacob mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mendorong pemerintah menerjemahkan amanat tersebut melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Jacob menyatakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang memiliki tujuan langsung bagi masyarakat. Ia menyebut Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program yang patut mendapatkan dukungan apabila pemerintah menjalankannya secara tepat dan transparan.
Namun, Jacob menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah korupsi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri.
“Semua program pemerintah yang jelas untuk rakyat, pantas dan patut didukung, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, selama baik dan benar pelaksanaan dari program tersebut, tidak memberi peluang bagi siapapun untuk memperkaya diri sendiri dengan cara dan ragam korupsi,” tulis Jacob.
Menurut Jacob, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan setiap program. Ia menilai sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan masyarakat menerima manfaat sesuai dengan tujuan program.
Lebih lanjut, Jacob melihat tradisi bongkar pasang kabinet sebagai bagian dari proses perbaikan pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa pergantian pejabat harus disertai evaluasi terhadap sistem dan kinerja agar perubahan benar-benar menghasilkan kemajuan.
Jacob mendorong pemerintah menerapkan semangat progresif revolusioner dalam melakukan pembenahan. Ia menilai Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperbaiki berbagai kelemahan agar tidak terus tertinggal dari negara-negara lain.
Melalui pandangannya, Jacob menegaskan bahwa reformasi kabinet seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Ia berharap pemerintah mampu membangun sistem yang efektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Jacob juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program publik. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan awal.(Kontributor Yacob)