kawankitanews.web.id – Aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara (Sumut) bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan mendorong pemerataan ekonomi.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Medan, Jumat (26/6/2026).
Dalam pernyataannya, para aktivis menilai sejumlah kebijakan pemerintah mulai mengarah pada upaya mewujudkan cita-cita Reformasi 1998,
khususnya melalui pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan dukungan tersebut lahir dari hasil pengamatan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, bukan karena kepentingan politik tertentu.
“Kami menyikapi perkembangan politik secara objektif. Kami melihat pemerintah mulai menunjukkan komitmen dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam yang selama ini menjadi tuntutan reformasi,” ujar Turman.
Ia menegaskan Lintas 98 Sumut tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Menurutnya, dukungan yang diberikan harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah. Jika terdapat hal yang perlu diperbaiki, kami tidak akan ragu menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif,” katanya.
Koordinator kegiatan, Edison Marbun, menilai perjalanan Reformasi selama hampir tiga dekade masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
Ia mengatakan demokrasi politik harus dibarengi dengan demokratisasi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Edison, pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berpihak kepada kepentingan nasional menjadi salah satu kunci mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah melakukan pembenahan di sektor tersebut.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik.
Mereka mendukung pemberantasan korupsi, penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat,
penertiban kawasan hutan, redistribusi lahan secara transparan, penguatan efisiensi birokrasi,
serta restrukturisasi APBN guna mendukung berbagai program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, mereka meminta pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, membuka ruang kritik yang sehat,
serta memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global.
Edison menegaskan dukungan yang diberikan bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol gerakan Reformasi.
Menurutnya, para aktivis akan terus mengawasi jalannya pemerintahan agar seluruh kebijakan terlaksana secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, di antaranya Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor,
Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terus memperkuat agenda pemberantasan korupsi, mempercepat pemerataan ekonomi, menjaga kedaulatan sumber daya nasional, serta tetap membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.(Rizky)