kawankitanews.web.id – Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL-MBG) mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan untuk segera merumuskan kebijakan perlindungan bagi relawan yang terdampak proses pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Umum REL-MBG, Roy Marjuk, menegaskan bahwa organisasi relawan mendukung penuh langkah evaluasi dan perbaikan sistem yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan keberlanjutan hidup para relawan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program di lapangan.
“REL-MBG mendukung pembenahan SPPG, tetapi pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada relawan yang terdampak langsung dari penghentian sementara ini,” ujar Roy di Medan, Senin (22/6).
Ia menjelaskan, relawan selama ini berperan aktif dalam mendukung operasional dapur SPPG, mulai dari persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi makanan bergizi kepada masyarakat sasaran program MBG.
Namun, penghentian sementara operasional membuat banyak relawan kehilangan aktivitas dan sumber penghasilan.
REL-MBG menilai kondisi tersebut perlu segera direspons dengan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi para relawan.
Menurut Roy, tanpa perlindungan yang jelas, para relawan berpotensi meninggalkan peran mereka karena harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami melihat ada risiko berkurangnya tenaga terlatih jika situasi ini dibiarkan terlalu lama.
Padahal, mereka sudah memiliki pengalaman dan keterampilan yang sangat dibutuhkan saat program kembali berjalan,” jelasnya.
REL-MBG juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk menyiapkan skema perlindungan relawan, seperti program pemberdayaan sementara,
pelatihan peningkatan kapasitas, hingga dukungan ekonomi darurat selama masa transisi pembenahan program.
Roy menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh keberlangsungan para pelaksana di lapangan.
“Relawan adalah bagian penting dari sistem ini. Tanpa perlindungan yang memadai, keberlanjutan program juga akan terganggu,” tegasnya. (Rizky)