kawanindonesia.web.id – Pemerhati sosial Jacob Ereste menilai bahwa pelaku tindak pidana korupsi perlu mendapatkan sanksi yang lebih tegas dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang kuat menjadi kunci untuk menekan praktik korupsi yang dinilai masih merugikan negara dan masyarakat.
Jacob mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat konsistensi dalam proses penindakan kasus korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.
Menurutnya, setiap tahapan hukum harus berjalan transparan dan tidak memberi ruang bagi intervensi kepentingan tertentu.
Ia menilai bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Penegakan hukum terhadap koruptor harus benar-benar memberi efek jera. Jika tidak tegas, maka praktik korupsi akan terus berulang dan menjadi budaya yang sulit diberantas,” ujarnya.
Jacob juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan agar proses pembinaan narapidana, khususnya pelaku korupsi, berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan.
Ia menekankan bahwa sistem hukum nasional harus mampu memberikan keadilan yang seimbang, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi dan kebijakan pemberantasan korupsi agar lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.
Jacob berharap penguatan sanksi dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, (kontributori Yacob )