Kawankitanews.web.id– Penulis dan pengamat sosial Jacob Ereste mendesak pemerintah segera membenahi sistem pengawasan negara menyusul maraknya kasus dugaan korupsi yang terus bermunculan di berbagai lembaga pemerintahan.
Menurutnya, rentetan kasus yang terungkap dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara negara.
Dalam catatannya yang berjudul “Catatan Dari Negeri Yang Sumpek: Tiada Hari Tanpa Korupsi”, Jacob Ereste menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik,
“mulai dari dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),
hingga kasus suap yang diduga melibatkan oknum di lingkungan imigrasi.
Jacob menilai aparat penegak hukum memang semakin aktif mengungkap berbagai kasus korupsi.
Namun, ia mengingatkan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup apabila pemerintah tidak memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan yang mampu menutup celah penyimpangan.
“Kasus-kasus yang terus bermunculan menunjukkan bahwa negara masih memiliki banyak titik lemah dalam sistem pengawasannya.
Karena itu, pemerintah harus segera melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Jacob dalam catatannya.
Ia menegaskan bahwa praktik korupsi saat ini tidak hanya menyasar anggaran negara, tetapi juga merambah berbagai sektor pelayanan publik.
Menurutnya, oknum-oknum tertentu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui suap, pungutan ilegal, manipulasi administrasi, maupun penyalahgunaan fasilitas negara.
Jacob juga menyoroti dugaan praktik suap dalam pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing.
Ia menilai kasus tersebut menunjukkan bagaimana potensi penerimaan negara dapat hilang akibat ulah oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem pelayanan publik.
Selain itu, Jacob mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh maraknya kasus korupsi.
Ia menilai masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara karena hampir setiap hari publik disuguhi berita mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu trauma sosial yang berkepanjangan apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat,
bukan menjadi ruang bagi segelintir orang untuk memperkaya diri melalui jabatan yang mereka emban,” tegasnya.
Jacob juga meminta pemerintah memperkuat sistem audit, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran,
serta memperketat pengawasan internal di setiap lembaga negara.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah praktik korupsi sebelum terjadi, bukan sekadar menindak pelakunya setelah kerugian negara muncul.
Di sisi lain, ia mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan berbagai kasus yang telah menjadi perhatian publik secara profesional dan transparan.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
Bagi Jacob Ereste, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan negara membangun sistem yang bersih, transparan, dan mampu menutup ruang bagi setiap bentuk penyimpangan.
“Selama celah pengawasan masih terbuka, korupsi akan terus berulang. Karena itu, pembenahan sistem harus menjadi prioritas utama negara,” pungkasnya.(Kontributor yacob)