Kasus Vape Kompol DK Jadi Sorotan, Polri Diminta Tegakkan Disiplin Tanpa Tebang Pilih

Kompol DK diperiksa Propam usai video penggunaan vape viral, publik desak sanksi tegas.
Kompol DK diperiksa Propam usai video penggunaan vape viral, publik desak sanksi tegas.

kawankitanews.web.id  – Kasus video viral yang memperlihatkan seorang perwira polisi menggunakan vape terus menjadi sorotan publik. Sosok yang diduga dalam video tersebut adalah Kompol DK, pejabat di lingkungan Polda Sumatera Utara. Masyarakat pun mendesak institusi kepolisian bertindak tegas dan menegakkan disiplin tanpa tebang pilih.

Video yang beredar sejak 30 April 2026 itu menunjukkan Kompol DK menggunakan perangkat vape dalam situasi santai. Aksi tersebut menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan sikap profesional seorang aparat penegak hukum.

Menanggapi hal ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto langsung memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk melakukan pemeriksaan. Kompol DK kini telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) sebagai bagian dari proses penanganan internal.

Langkah cepat tersebut sempat mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun, sejumlah pihak menilai tindakan itu belum cukup. Mereka meminta agar Polri menjatuhkan sanksi tegas, termasuk kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), jika terbukti melanggar kode etik berat.

“Penegakan disiplin harus adil dan transparan. Jangan sampai ada kesan perlakuan berbeda hanya karena jabatan,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Medan.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kompol DK sebelumnya pernah tersandung kasus serupa dan menjalani sidang kode etik. Hal ini memperkuat desakan publik agar Polri tidak hanya memberikan sanksi ringan, tetapi juga mengambil langkah yang memberikan efek jera.

Kasus ini juga memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa perilaku oknum aparat dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Mereka menuntut agar Polri menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya.

Selain itu, masyarakat meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Transparansi dinilai penting untuk menghindari spekulasi dan memastikan tidak ada upaya menutup-nutupi kasus.

Para pengamat menilai, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi Polri dalam menjaga marwah institusi. Keputusan yang diambil akan mencerminkan keseriusan dalam menegakkan aturan internal serta memberikan pesan kuat kepada seluruh anggota.

Hingga saat ini, proses pemeriksaan terhadap Kompol DK masih berlangsung. Publik menunggu langkah lanjutan dari kepolisian, termasuk keputusan akhir terkait sanksi yang akan dijatuhkan.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat disiplin dan memastikan setiap pelanggaran ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.

(Rizky)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *