kawankitanews.web.idMAND – Sorotan publik yang terus menguat terhadap tata kelola pemerintahan Desa Malintang dan pengelolaan MTs GUPPI Malintang akhirnya berujung
“pada pengunduran diri dua pejabat yang menjadi perhatian masyarakat.
Sekretaris Desa (Sekdes) Malintang, Adil Halomoan, dan Kepala MTs GUPPI Malintang, Amir Mahmud Batubara,
resmi meninggalkan jabatan mereka setelah berbagai polemik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Keputusan tersebut disambut beragam tanggapan dari masyarakat.
Sebagian warga menilai pengunduran diri kedua tokoh tersebut menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang pembenahan di lingkungan pemerintahan desa maupun lembaga pendidikan.
Seorang tokoh Naposo Bulung Malintang mengatakan masyarakat telah lama menyuarakan berbagai aspirasi terkait persoalan yang terjadi di desa.
Menurutnya, keputusan kedua pejabat tersebut untuk mundur menjadi jawaban atas tuntutan yang selama ini berkembang di tengah warga.
“Warga merasa lega karena persoalan yang menjadi perhatian bersama akhirnya mendapat penyelesaian.
Kini saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu membangun desa dan memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Adil Halomoan sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul persoalan terkait dugaan rangkap jabatan sebagai perangkat desa dan guru sertifikasi.
Kasus tersebut bahkan mendapat perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal, Irsal Fariadi, sebelumnya menegaskan bahwa perangkat desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Adil Halomoan akhirnya mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa.
Penjabat Kepala Desa Malintang, Amran, membenarkan bahwa pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak Kamis, 4 Juni 2026.
“Sekdes sudah mengundurkan diri dan suratnya akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur,” kata Amran.
Di sektor pendidikan, Amir Mahmud Batubara juga lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang.
Pengunduran diri tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani pada 29 Mei 2026.
Langkah itu diambil di tengah berbagai sorotan yang berkembang terkait pengelolaan madrasah.
Amir Mahmud disebut memilih mundur demi menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan dan proses penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, H. Ikhwan Siddiki, MA, membenarkan adanya surat pengunduran diri tersebut.
Ia menjelaskan bahwa proses pergantian kepala madrasah dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui yayasan.
Selain itu, Ikhwan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan madrasah.
“Kami berharap semua pihak dapat mencari solusi terbaik melalui dialog dan musyawarah agar kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Masyarakat Malintang kini berharap pengunduran diri kedua pejabat tersebut menjadi awal perubahan positif.
Warga menginginkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, pelayanan publik yang lebih optimal,
serta pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional dan berorientasi pada kemajuan peserta didik.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mendorong pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
pengurus yayasan, dewan guru, komite madrasah, dan tokoh masyarakat untuk segera bermusyawarah menentukan langkah-langkah strategis ke depan.
Mereka berharap proses pengisian jabatan yang kosong dapat menghasilkan sosok pemimpin yang amanah, kompeten, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dengan berakhirnya polemik yang selama ini menjadi perhatian publik,
warga Malintang berharap desa dan madrasah dapat memasuki babak baru yang lebih kondusif,
transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta kemajuan bersama.(Kontributor Magrifatulloh)